Ilustrasi--MI/Atet Dwi Pramadia
Ilustrasi--MI/Atet Dwi Pramadia

KPK Dukung Pemerintah Awasi Pengelolaan LHK

Nasional suap gubernur riau
Theofilus Ifan Sucipto • 30 April 2019 08:36
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bakal terus mengusut kasus korupsi di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal ini dinilai sebagai bentuk dukungan KPK pada pemerintah.
 
"Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh memperbaiki tata kelola kayu di Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019.
 
Namun, kata Laode, masih ada tugas lain yang harus dikerjakan pemerintah di bidang LHK. Salah satunya adalah memoerbaiki sistem tata kelola sawit di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misalnya, lanjut Laode, sawit yang berada di kawasan hutan. Menurutnya masalah ini harus diselesaikan. Kendati begitu dia mengapresiasi pemerintah yang dinilai berhasil menurunkan jumlah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
 
"Alhamdulilah beberapa tahun terakhir berkurang drastis dan tidak banyak kebakaran hutan," ujarnya.
 
Selain itu, Laode meminta pemerintah menyelesaikan moratorium untuk pengembangan sawit. Hal ini, kata dia, berfungsi untuk mencegah terjadinya pelepasan kawasan hutan baru untuk sawit.
 
Baca: Dua Tersangka Suap Revisi Alih Fungsi Hutan Dicekal
 
Dia juga mengimbau pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memberi izin industri sawit. Pasalnya, kata Laode, saat ini negara-negara di Uni Eropa memboikot sawit Indonesia lantaran dianggap merusak konservasi alam.
 
"Kalau ada nilai konservasi yang tinggi, sebaiknya meminta perusahaan tidak merusak lingkungan. Jadi harusnya memperbaiki tata kelola," tuturnya.
 
Laode mengatakan KPK bakal membantu melalui kajian-kajian. Sebab komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum bagi pelanggar pengelolaan sawit dinilai sudah baik.
 
"Tidak ada gunanya (perusahaan) sembunyi-sembunyi. Orang kelihatab semua lokasi-lokasi (sawit) di mana saja," tandasnya.
 
Sebelumnya, KPK mengutarakan rasa prihatinnya pada korupsi yang bersinggungan dengan sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pasalnya, dampak yang ditimbulkan lebih parah dibanding korupsi pada umumnya.
 
“Ada risiko kerusakan yang jauh lebih besar dan masif dan sangat mungkin terjadi dampaknya,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 29 April 2019.
 
Hal itu ia sampaikan saat mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014. Meski sudah berselang lima tahun, KPK tetap mencermati perkembangan putusan kasus ini.
 
KPK kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.
 
Ketiga tersangka itu adalah sebuah korporasi PT Palma Satu (PS), Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 Suherti Terta (SRT), dan Pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma, Surya Darmadi (SUD).
 
"KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 29 April 2019.
 
Pada 2014, KPK telah menetapkan dua tersangka yaitu Eks Gubernur Riau Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung. Keduanya telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hingga Mahkamah Agung.
 
Kedua tersangka yang baru diduga menyuap Annas melalui Gulat untuk merevisi alih fungsi hutan. Hasilnya, mereka dapat mengajukan Hak Guna Usaha untuk mendapatkan status Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai syarat perusahaan melakukan ekspor kelapa sawit ke luar negeri.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif