Ketua Divisi Advokat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Ketua Divisi Advokat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Demokrat Bantah M Nasir Terkait Kasus Bowo Sidik

Nasional OTT KPK
M Sholahadhin Azhar • 05 Mei 2019 18:14
Jakarta: Ketua Divisi Advokat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara soal penggeledahan kantor anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Muhammad Nasir. Ferdinand menyebut Nasir tak ada hubungannya dengan kasus yang menyeret politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.
 
"Tidak ditemukan bukti-bukti. Sehingga dengan demikian kami dari Partai Demokrat menganggap saudara M Nasir sampai saat ini bersih, clear dan tidak terlibat dengan masalah tindak pidana korupsi apa pun," kata Ferdinand di kantor KPU, Jakarta, Minggu, 5 Mei 2019.
 
Ferdinand menyebut M Nasir langsung berkomunikasi dengan partai usai kantornya digeledah. Dia kembali menegaskan Nasir tak pernah terlibat kasus gratifikasi Bowo Pangarso.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menambahkan Nasir tak keberatan kantornya digeledah. Jika memang ada bukti, Nasir siap menerima konsekuensi.
 
"Maka ruangannya pun digeledah tidak masalah. Itu yang disampaikan ke fraksi. Karena beliau confirm merasa dirinya tidak terlibat dan bersih," kata dia.
 
Ferdinand mengatakan, Demokrat tak akan lepas tangan terhadap perkembangan kasus itu. Partai bakal memberikan sanksi tegas jika Nasir terlibat.
 
(Baca juga:KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Nasir di Kasus Bowo Sidik)
 
"Sampai kepada saatnya nanti kalau terbukti dan incracht yang bersangkutan maka kita berhentikan. Tapi terkait dengan perkara tipikor kalau tersangka saja sudah
pasti kita berhentikan," kata dia.
 
KPK menggeledah ruang kerja M Nasir di Kompleks Parlemen, Sabtu, 4 Mei 2019. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebut penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.
 
"Kami sedang menelusuri yang diduga menjadi sumber dari gratifikasi lebih dalam konteks menelusuri dugaan sumber gratifikasi untuk tersangka BSP," kata Febry di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Mei 2019.
 
Febry menegaskan pihaknya hanya melakukan pengecekan. Pengecekan dilakukan untuk menelusuri aliran dana dari dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Bowo beberapa waktu lalu.
 
Atas penggeledahan itu, KPK tidak menemukan apa pun. KPK juga tidak bisa melakukan penyitaan karena tidak ditemukannya barang yang merujuk pada kasus tersebut.
 
"Maka secara fair KPK tidak boleh melakukan penyitaan terhadap benda tersebut sehingga KPK tidak melakukan penyitaan terhadap benda yang ada di ruangan anggota DPR tersebut," ujar Febry.
 
(Baca juga:KPK Masih Pelajari Kepentingan Nusron di Kasus Bowo Sidik)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif