Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution. Foto: Ilham Pratama Putra/Medcom.id
Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution. Foto: Ilham Pratama Putra/Medcom.id

Eggi Sudjana Menolak Diperiksa Polisi

Nasional kasus makar pilpres 2019
Ilham Pratama Putra • 03 Mei 2019 16:36
Jakarta: Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana menolak diperiksa kembali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dia beralasan keterangan soal people powerpada pemeriksaan sebelumnya sudah cukup.
 
"Sudah cukup memberikan klarifikasi. Eggi Sudjana tidak mau berpendapat. Karena banyak pertanyaan pendapat. Karena apa? Saksi itu sesuai dengan KUHAP, yaitu yang melihat, mendengarkan, dan menyaksikan," kata kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.
 
Dia mencurigai pendapat yang diminta penyidik hanya jebakan. Bahkan, dia menyebut ketidakhadiran Eggi pada pemeriksaan lanjutan untuk menghindari jebakan penyidik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini adalah suatu jebakan batman kalau menurut saya. Karena dia (Eggi) bukan saksi ahli, tapi saksi fakta," ungkapnya.
 
Pitra mengklarifikasi soal pelaporan yang menyeret kliennya itu. Dia menegaskan pelaporan itu dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) yang dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri ke Polda Metro Jaya.
 
"Kami ingin klarifikasi seolah diframing ini proses pemeriksaan dari laporan Caleg PDIP atas nama Dewi Tanjung, itu tidak benar. Tapi laporan dari relawan Pro Jokowi Ma'ruf. Terhadap laporan ini, tuduhan yang dikenakan mereka ini klien kami sebagai pelaku makar," kata Pitra.
 
Pitra menyebut laporan tersebut tidak tepat. Konteks makar yang disangkakan kepada Eggi juga tidak terpenuhi.
 
"Ini perlu digarisbawahi, konteks makar tersebut tidak terpenuhi klien kami sebagai pelaku makar. Yang dikatakan, makar itu, kalau dia bisa menguasai atau menggerakan setengah rakyat Indonesia ini. Ini kan Eggi Sudjana seorang sipil, bukan militer," pungkasnya.
 
Laporan terhadap Eggi teregistrasi nomor LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus. Eggi disangkakan melanggar Undang-Undang ITE Pasal 107 KUHP juncto Pasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 
Eggi juga dilaporkan oleh Dewi Tanjung setelah berpidato dengan seruan people power pada Rabu, 17 April 2019. Pernyataan itu dinilai merugikan dan bisa memecah belah bangsa Indonesia.
 
Orasi Eggi yang menyatakan people power itu tersebar di media sosial WhatsApp dan Youtube pada hari yang sama. Dari media sosial itu, Dewi mengetahuinya dan bukti rekaman video orasi Eggi juga dilampirkan dalam perlaporan ini.
 
Dewi mengaku telah menghubungi Eggi untuk menanggapi pernyataan tersebut. Hal ini dilakukan sebelum ia melaporkan Eggi, karena dirinya berteman baik. Namun, Eggi tak merespons dan Dewi langsung melapor ke polisi.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif