Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Prihatin Suap DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran

Nasional kasus suap kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 12 Januari 2019 09:40
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan penggunaan kode Alquran dalam kasus suap yang menjerat Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja. Edy menggunakan istilah Alquran untuk mengirim duit pada anggota DPRD Kalimantan Tengah.
 
"Memang sangat memprihatinkan dan mengecewakan ketika yang digunakan justru sandi-sandi atau kode cukup dekat bagi agama tertentu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam, 11 Januari 2019.
 
Febri mengatakan, penggunaan sandi sengaja dilakukan oleh pihak yang melakukan korupsi tanpa memikirkan aspek lain. Ini juga dilakukan demi keuntungan pribadi serta mengelabui penegak hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pihak yang diduga melakukan korupsi tidak berpikir aspek lain untuk menghormati yang lain, justru menggunakan berbagai bahasa meski bahasa itu dekat dengan agama Islam dalam konteks saat ini," ucap Febri.
 
KPK terus mencermati perkara yang menjerat legislator DRPD Kalimantan Tengah itu. Suap tersebut akan diselisik apakah dilakukan secara perorangan di perusahaan tertentu atau di penyelenggara negara.
 
(Baca juga:Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran)
 
"Termasuk kami akan melihat mencermati juga ada atau tidak peran korporasi dalam kasus ini," terang Febri.
 
Edy Saputra Suradja didakwa memberikan suap sejumlah Rp240 juta untuk 12 anggota DPRD Kalimantan Tengah. Suap itu terkait dugaan pembuangan limbah di Danau Sembuluh.
 
Anggota DPRD Kalteng yang menerima suap yaitu Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, Komisi B DPRD Kalteng‎ Arisavanah dan Edy Rosada, dan Arisavanah. Mereka merupakan anggota DPRD 2014-2019.
 
Dalam kasus ini, DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. JPU menyebut tindakan ini telah bertentangan dengan kewajiban Borak dan anggota DPRD lainnya.
 
Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 21 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif