Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Kantor Forwarder Benih Lobster Digeledah KPK

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Fachri Audhia Hafiez • 01 Desember 2020 12:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah salah satu kantor milik PT Aero Citra Kargo (PT ACK), terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster. Perusahaan tersebut merupakan forwarder dari eksportir benih lobster ke negara-negara tujuan.
 
"Penggeledahan berlangsung hingga pukul 02.30 WIB dini hari," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa, 1 Desember 2020.
 
Dari penggeledahan itu, petugas KPK menemukan beberapa dokumen terkait ekspor benih lobster dan bukti elektronik. Semua bukti itu dibawa petugas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Barang dan dokumen yang diamankan tersebut akan dilakukan inventarisasi dan analisa lebih lanjut untuk selanjutnya dilakukan penyitaan," ujar Ali.
 
Baca: Edhy Prabowo Tak Defensif, Bukti KPK Tak Tebang Pilih
 
KPK masih melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti. Namun, Lembaga Antikorupsi merahasiakan tempat yang menjadi incaran untuk digeledah.
 
"Kami memastikan perkembangan penanganan perkara ini akan kami informasikan lebih lanjut," ujar Ali.
 
Di sisi lain, KPK juga akan mendalami peran PT Perishable Logistic Indonesia (PT PLI) yang diduga berkongsi dengan PT ACK. Terlebih terdapat nama Dipo selaku pengendali PT PLI yang sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK 25 November 2020.
 
Perkara ini menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka sebagai penerima yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Satu tersangka sebagai pemberi yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif