Ilustrasi sertifiat tanah. Dok. MI
Ilustrasi sertifiat tanah. Dok. MI

Eks Kakanwil BPN Jakarta Tersangka Korupsi Tanah di Cakung Barat

Nasional kasus tanah sengketa tanah
Siti Yona Hukmana • 05 Januari 2021 07:26
Jakarta: JY, mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka. JY diduga melakukan korupsi dalam kasus pembatalan 38 sertifikat tanah di Kampung Baru, Cakung Barat, Jakarta Timur. 
 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur juga menetapkan Abdul Halim (AH) sebagai tersangka. AH merupakan pemilik tanah seluas 7,7 hektare di Cakung Barat, Jakarta Timur. AH juga pelapor sengketa tanah ini di Polda Metro Jaya pada 10 Oktober 2018. 
 
"Setelah tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, tim menetapkan dua tersangka terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan dan penerbitan SHM Nomor 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur, yakni AH dan JY," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nirwan menyebut pembatalan sertifikat itu dilakukan JY terhadap PT Salve Veritate (SV). Tersangka JY menerbitkan sertifikat baru atas nama Abdul Halim dengan luas 77.852 meter persegi. 
 
Nirwan mengatakan kerugian akibat perbuatan tersangka mencapai Rp1,4 triliun. Jumlah itu dihitung berdasarkan luas objek tanah 77.852 meter persegi dengan nilai transaksi Rp220 miliar serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp700 miliar.
 
"Dalam proses penyidikan, tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga berkoordinasi dengan pihak bank dan juga pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehubungan adanya dugaan penyuapan," ungkap Nirwan. 
 
Baca: KPK Diminta Usut Kongkalikong dalam Kasus Tanah
 
Kedua tersangka sangka melanggar kesatu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP atau kedua Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 
Kasus ini bermula ketika Abdul Halim hendak melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Timur. Saat itu, Abdul Halim mendapati ada 38 sertifikat tanah miliknya, yakni atas nama PT Salve Veritate (SV) yang diketahui milik Benny Simon dan rekannya, Achmad Djufri.
 
Abdul Halim melaporkan Benny Simon Tabalajun ke Polda Metro Jaya. Laporan Abdul terdaftar dengan nomor LP/5471/X/20/PMJ Ditreskrimum, pada 10 Oktober 2018.
 
Polda Metro Jaya sudah menetapkan Benny, mantan juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Paryoto, dan kolega Benny, Achmad Djufri, sebagai tersangka. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Paryoto divonis bebas.
 
Sedangkan, Achmad Djufri sedang menjalani persidangan di PN Jakarta Timur dengan nomor perkara 993/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim. Persidangan Ahmad Djufri dalam tahap mendegarkan keterangan saksi. 
 
Sementara itu, Benny masih dalam status buron. Benny dikabarkan berada di Australia. 
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif