Buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. MI/Soleh
Buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. MI/Soleh

Pelibatan BIN Buru Djoko Tjandra Dinilai Tak Tepat

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Fachri Audhia Hafiez • 30 Juli 2020 11:41
Jakarta: Pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menangkap buronan Djoko Soegiarto Tjandra dinilai tidak tepat. BIN tidak seharusnya dilibatkan dalam menjerat pelaku kejahatan kerah putih.
 
"Secara hukum internasional tidak seharusnya BIN sebagai alat negara digunakan untuk melacak dan mengembalikan buron pelaku kejahatan kerah putih," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam keterangan pers, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Menurut Hikmahanto, dalam hukum internasional dilarang otoritas suatu negara melakukan kegiatan di negara lain. Kecuali mendapat persetujuan dari otoritas negara setempat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu menyebut BIN sebagai lembaga intelijen harus bekerja dalam senyap. Kapasitas itu wajib dilakukan di dalam maupun luar negeri.
 
Apalagi, kata dia, eksistensi lembaga intelijen diakui di sejumlah negara. Kegiatan BIN di negara lain harus dilakukan secara tertutup.
 
"Bila kegiatan mereka diketahui oleh negara setempat hal ini akan merusak hubungan baik antarnegara," ucap dia.
 
Baca: PK Jaksa untuk Djoko Tjandra Dinilai Cacat Hukum
 
Hikmahanto mencontohkan pada 2013 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia saat itu bertindak tegas saat intelijen Australia melakukan penyadapan ke ponsel milik almarhumah Ani Yudhoyono.
 
"Meski Australia tidak mengakui maupun membantah namun hal ini berakibat pada pembekuan sejumlah kerjasama Indonesia-Australia," ucap Hikmahanto.
 
Hal ini berbeda bila antar lembaga intelijen negara mempunyai dan melakukan kerjasama. Atas dasar kerjasama ini intelijen suatu negara dapat membantu melacak seseorang di negaranya jika diminta lembaga intelijen dari negara lain.
 
"Saling kerjasama ini yang memungkinkan buron Samadikun Hartono diekstradisi dari China ke Indonesia," ujar Hikmahanto.
 

(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif