Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Foto: Medcom/Candra Yuri Nuralam
Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Foto: Medcom/Candra Yuri Nuralam

Bupati Solok Selatan Segera Diadili

Nasional kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 20 Mei 2020 06:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Kabupaten Solok Selatan, yang menjerat Bupati nonaktif Solok Selatan Muzni Zakaria. Muzni segera dibawa ke pengadilan.
 
"Penyidik KPK melaksanakan tahap II yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik KPK kepada jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk tersangka Muzni Zakaria," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.
 
KPK menambah masa penahanan terhadap Muzni hingga 20 hari ke depan. Dia akan mendekam di Rumah Tahanan KPK Kavling C1, Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terhitung mulai 19 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020," ujar Ali.
 
JPU KPK akan melimpahkan berkas perkara Muzani ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang. Pelimpahan berkas ditargetkan selesai dalam waktu 14 hari kerja.
 
"Selama proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 42 saksi," tutur Ali.
 
Muzni diduga menerima suap dalam proyek pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan. Suap itu diterima dari Pemilik Grup Dempo Muhammad Yamin Kahar.
 
Dalam proyek jembatan Ambayan, Muzni diduga menerima Rp460 juta dalam kurun waktu April-Juni 2019. Sedangkan, dalam proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Muzni disebut menerima fee Rp315 juta.
 
Muzni disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Pemilik Grup Dempo Muhammad Yamin Kahar juga menjadi pesakitan KPK. Ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif