Lambang KPK. Foto: MI
Lambang KPK. Foto: MI

Firli Dilaporkan ke Dewas KPK

Nasional kpk
Zaenal Arifin • 07 Februari 2020 18:08
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dilaporkan Wadah Pegawai (WP) KPK ke Dewan Pengawas (Dewas). Firli dan pimpinan KPK lain dinilai melanggar aturan terkait pengembalian penyidik Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri.
 
"Pengembalian Kompol (Komisaris Polisi) Rossa Purbo Bekti menimbulkan banyak kejanggalan, mengingat tidak ada permintaan dari Kompol Rossa untuk kembali ke kepolisian," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Menurut dia, pengembalian Rossa ke instansi asal tidak sesuai mekanisme yang berlaku. Masa tugas Rossa Purbo juga masih panjang hingga Rabu, 23 September 2020. Polri pun membatalkan permohonan penarikan melalui surat resmi Jumat, 21 Januari 2020, dan Sabtu, 29 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terdapat dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan bahkan berpotensi melanggar etik khususnya jaminan agar KPK dapat menjalankan fungsi secara independen," ujar dia.
 
Rossa, kata dia, ikut dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu belakangan. Rossa mengantongi surat tugas untuk menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara di KPK.
 
"Bahwa alih-alih mendapatkan apresiasi, Kompol Rossa Purbo Bekti malah dikembalikan ke kepolisian. Inilah yang menjadi pertanyaan di publik saat ini," jelas dia.
 
Atas dasar itu, WP meminta Dewas di bawah pimpinan Tumpak Hatorangan Panggabean menindaklanjuti kasus pengembalian Rossa ke Polri. WP sudah bertemu Dewas, Kamis, 6 Februari 2020.
 
"Mereka (WP) pun sudah mulai bergerak," ucap dia.
 
Firli Dilaporkan ke Dewas KPK
Dewas KPK. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
 
Anggota Dewan Pengawas, Albertina Ho, mengatakan tengah mempelajari informasi soal kasus ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
 
"Pada prinsipnya, Dewas akan menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai sebagaimana diamanatkan," kata Albertina di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif