NEWSTICKER
Ilustrasi KPK. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez

Berkas Perkara Eks Pejabat Kemenag Hampir Rampung

Nasional Kasus Suap kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 26 Februari 2020 02:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir menyelesaikan berkas perkara eks pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Undang Sumantri. Undang selesai diperiksa KPK sebagai tersangka untuk dimintai keterangan guna melengkapi berkas perkara.
 
"Yang mana sebelumnya kita telah memanggil beberapa orang saksi sehingga berkas sudah mendekati selesai," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2020.
 
Ali mengatakan penyidik KPK mengonfirmasi keterangan sejumlah saksi kepada Undang. Lembaga Antirasuah juga mendalami aliran dana dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama tahun 2011.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tersangka tentunya selaku pejabat pembuat komitmen dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan kemudian juga pengetahuannya terkait dugaan aliran uang ke beberapa pihak," ujar Ali.
 
Ali mengatakan setelah berkas pemeriksaan rampung, penyidik akan menyerahkan kepada jaksa peneliti dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Setelah itu, Jaksa bakal menyusun dakwaan dan dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
 
Berkas Perkara Eks Pejabat Kemenag Hampir Rampung
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom/Arga Sumantri
 
KPK menetapkan Undang sebagai tersangka suap berdasarkan hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia. Zulkarnaen sudah divonis 15 tahun penjara, sedangkan Dendy 8 tahun bui.
 
Undang diduga korupsi di dua proyek di Kemenag. Dia mencari untung dari pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiah dan pengadaan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk madrasah sanawiah dan madrasah aliah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada 2011.
 
Baca:Kisah Artidjo Alkostar Ditawari Suap
 
Kerugian negara di kedua kasus ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar. Pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah sanawiah negara merugikan negara Rp12 miliar sedangkan pengembangan sistem komunikasi mencapai Rp4 miliar.
 
Undang dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif