Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Dok Istimewa.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Dok Istimewa.

Belum Lapor Kekayaan, Pihak KSAD Sempat Konsultasi dengan KPK

Nasional KPK tni lhkpn pencegahan korupsi
Juven Martua Sitompul • 20 Juni 2021 23:16
Jakarta: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa belum melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, pihak yang mewakili Andika sempat berkonsultasi dengan KPK terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 
"Pekan lalu, KPK telah dihubungi oleh pihak yang mewakili KSAD dan konsultasi terkait LHKPN," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati, saat dikonfirmasi, Jumat, 20 Juni 2021.
 
Dalam konsultasi itu, kata Ipi, tim KPK telah menjelaskan kepada pihak Andika mengenai LHKPN. Tim KPK juga memberikan form isian efilling untuk diisi dan dikembalikan ke KPK agar Andika memiliki akun e-LHKPN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Setelah memiliki akun e-LHKPN, wajib lapor dapat secara mandiri mengisi laporan kekayaannya secara online. Jika mengalami kesulitan dalam proses pengisian LHKPN, dapat menghubungi tim. KPK selalu terbuka untuk membantu WL (wajib lapor)," kata Ipi.
 
KPK mengingatkan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban penyelenggara negara berdasarkan Undang-undang. Penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mencakup pejabat di lingkup militer setara eselon I.
 
Dengan demikian seorang kepala staf tiap matra terikat aturan ini. "KPK mengimbau PN (penyelenggara negara) patuh memenuhi kewajibannya," katanya.
 
Baca: KPK Ingatkan KSAD Melapor LHKPN
 
Semenjak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi KSAD pada Kamis, 22 November 2018, Andika Perkasa yang menggantikan Jenderal Mulyono belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Hal ini setidaknya diketahui dari tidak ditemukannya nama Andika Perkasa dalam mesin pencarian di situs elhkpn.kpk.go.id.
 
"Berdasarkan informasi yang diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id sampai saat ini KPK belum menerima laporan harta kekayaan (LHKPN) atas nama yang bersangkutan. Sebagai perwira tinggi, pemangku jabatan Kasad TNI merupakan termasuk kategori wajib lapor. KPK mengimbau para penyelenggara negara (PN) yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan," kata Ipi, Kamis, 17 Juni 2021.
 
Ipi menjelaskan LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara. Sebagai instrumen pengawasan bagi para PN. Kewajiban LHKPN juga diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi.
 
"Informasi tentang kekayaan penyelenggara negara dapat diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id. KPK mendorong partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata Ipi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif