Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Revisi UU Pemasyarakatan Persulit Ungkap Aktor Utama Korupsi

Nasional kpk lembaga pemasyarakatan
Akmal Fauzi • 22 September 2019 18:55
Jakarta: Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberi angin segar pada koruptor. Khusunya penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 sebagai syarat dan tata cara pemberian remisi.
 
"Tidak ada lagi syarat harus menjadi justice collaborator (JC) dalam pemberian remisi menyulitkan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus besar termasuk aktor utamanya," kata Fickar kepada Media Indonesia, Minggu, 22 September 2019.
 
PP Nomor 99 Tahun 2012 memperketat pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat. Seorang narapidana kasus korupsi harus menjadi justice collaborator serta mendapat rekomendasi dari KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan ini berkaitan dengan komitmen penguasa yang berwenang membuat PP pemberantasan korupsi," kata dia.
 
Fickar menegaskan revisi juga menjadikan narapidana korupsi disetarakan dengan napi biasa. Pengetatan di PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak melanggar hukum atau mengubah putusan hakim.
 
“Karena hanya memperketat syarat yang sejalan dengan status tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa,” papar dia.
 
Fickar juga menyinggung pembebasan bersyarat yang tidak lagi harus sudah mengembalikan kerugian negara. Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan dinilai membuat syarat pembebasan koruptor semakin mudah.
 
“Karena itu menghapus PP 99 Tahun 2012 sama dengan mempersamakan tindak pidana korupsi dengan maling ayam,” tegas dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif