Wakil Ketua KPK Laode M Syarif/MI/Ramdani
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif/MI/Ramdani

Eks Kakanwil BPN Kalbar Enam Tahun Terima Gratifikasi

Nasional gratifikasi
Fachri Audhia Hafiez • 30 November 2019 05:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kalimantan Barat (Kalbar) Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang (Kabid) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN wilayah Kalbar, Siswidodo, tersangka penerima gratifikasi. Kegiatan rasuah itu diduga dilakukan selama enam tahun.
 
"Pada tahun 2013-2018, tersangka Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon Hak Guna Usaha (HGU) baik secara langsung dari hak atas tanah ataupun melalui tersangka Siswidodo," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 29 November 2019.
 
Siswidodo diduga memberikan uang secara tunai kepada Gusmin di kantor maupun di rumah dinas. Atas penerimaan uang tersebut, Gusmin telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total Rp22,23 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya," ucap Laode.
 
Uang tunai yang diterima Siswidodo dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya yang kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi. Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kwitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lainnya.
 
Laode juga menyebut, Siswidodo memiliki rekening yang menampung uang dari pemohon hak atas tanah tersebut. Uang rasuah itu digunakan untuk keperluan pribadinya.
 
"Tersangka Gusmin dan Siswidodo tidak pernah melaporkan penerimaan uang-uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang-uang tersebut diterima," ujar Laode.
 
Laode mengatakan, Gusmin selaku Kakanwil BPN kala itu punya kewenangan dalam pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Gusmin dibantu Siswidodo.
 
Sebelum memberikan izin HGU terdapat proses pemeriksaan tanah oleh panitia yang dibentuk oleh tersangka Gusmin. Panitia diisi oleh Gusmin sendiri sebagai ketua, merangkap anggota panitia. Sedangkan Tersangka Siswidodo sebagai anggota.
 
"Atas dasar pertimbangan dari panitia, Kakanwil BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian HGU dan surat rekomendasi pemberian HGU kepada kantor pusat BPN," ujar Laode.
 
Dalam perkara ini, Gusmin dan Siswidodo disangkakan disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif