Dirut PLN Diperiksa KPK Hari Ini
Dirut PLN Sofyan Basir/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa untuk kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir sebagai saksi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 20 Juli 2018.

Pemeriksaan Sofyan dilakukan untuk mendalami peran PLN dalam penunjukan langsung perusahaan Blackgold Natural Recourses Limited milik Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) sebagai penggarap proyek pembagunan PLTU Riau-1.


"Peran PLN dalam skema kerja sama menjadi salah satu hal yanh perlu didalami penyidik setelah menggeledah kediaman dan kantornya," ujar Febri.

Baca: KPK Sita Dokumen Skema Penunjukan Blackgold

KPKmengendus dugaan keterlibatan PLN dalam kasus tersebut. Dari penggeledahan sejumlah lokasi, penyidik telah mengantongi bukti penunjukan langsung Blackgold sebagai penggarap proyek.

Terlebih, dalam kerja sama proyek PLTU Riau-1 ini, PLN diketahui memiliki saham 51 persen. Sementara sisanya dimiliki anak perusaaan PLN, investor dari Cina, serta sejumlah konsorsium, salah satunya perusahaan milik Johannes.

KPK menetapkan Eni dan Johanes sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Eni diduga menerima suap Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan milik Johannes, Blackgold Natural Resources Limited, menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Baca: KPK Selisik Skema Pembagian Saham Proyek PLTU Riau-1

Eni selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Johannes selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id