Dua Tersangka KTP-el 'Lupa' soal Dana ke Novanto
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Irvanto Hendra Pambudi (kanan) bersama Made Oka Masagung (kiri) di sidang Setya Novanto. Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Jakarta: Dua tersangka baru korupsi KTP-el, Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, kompak tidak mengetahui soal aliran dana dari PT Biomorf Lone. Perusahaan penyedia automated fingerprint identification system (AFIS) merek L-1 sebelumnya diketahui mengirimkan sejumlah uang ke mereka untuk diserahkan kepada Setya Novanto. 

Keponakan dan rekan Novanto itu kembali dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara KTP-el dengan terdakwa Novanto kemarin, Rabu, 14 Maret 2018.  Dalam sidang kemarin, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yanto mencecar Made Oka dan Irvanto terkait aliran uang dari Biomorf, perusahaan milik Johanes Marliem.

Keduanya diduga ikut menampung uang dari perusahaan yang merupakan vendor produk biometrik untuk proyek KTP-el itu.


"Katanya saudara memerintahkan karyawan anda yang namanya Ahmad untuk ambil duit di money changer Iwan tiga kali. Kemudian uang itu diantar ke saudara?" tanya Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018. 

"Saya tidak tahu yang mulia kalau untuk keterangan Ahmad. Saya biasanya dari Pak Iwan itu diantarkan kurir. Enggak pernah lewat Ahmad," jawab Irvanto.

Irvanto menyebut keterangan Ahmad di persidangan sebelumnya tidak benar. Ia juga mengatakan, PT Murakabi Sejahtera yang dipimpinnya tak pernah memiliki hubungan kerja dengan Biomorf. 

Sementara itu, Made Oka Masagung mengakui soal adanya aliran dana dari Biomorf sebesar USD1,7 juta. Kendati demikian, bos PT OEM Investment itu tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, dan kemana uang itu dialirkan setelah lewat di rekeningnya. 

"Betul (ada uang masuk dari Biomorf). Tapi saya tidak ingat yang mulia (kemana uang itu dialirkan) karena ini sedikit lama buat saya," kata Made Oka. 

Ketika ditanya hakim untuk apa Biomorf mentransfer uang sebesar itu ke perusahaanya, Made Oka tak bisa menjawab. Hakim justru heran karena Biomorf dan perusahaan Made Oka tak memiliki hubungan kerja. 

"Gila ya itu Biomorf. Saudara (Irvanto) dikasih duit saudara (Made Oka) dikasih duit lagi. Anehnya dua-duanya dikasih uang tapi enggak tahu buat apa. Luar biasa," kata Hakim. 

Skema Aliran Dana ke Novanto

Dalam fakta-fakta persidangan sebelumnya, Iwan Barala, pengusaha money changer PT Inti Valuta membeberkan pemberian uang itu berawal ketika ia didatangi Irvanto. Saat itu Irvanto ingin mentransfer uangnya di luar negeri ke Indonesia. Uang itu berasal dari Biomorf Mauritius. 

Karena perusahaan Iwan tak memiliki koneksi dengan money changer di luar negeri, Iwan lantas meminta bantuan rekannya, Juli Hira, Komisaris PT Berkah Langgeng. PT Berkah Langgeng juga merupakan perusahaan money changer. 

Uang itu lalu ditransfer kepada Juli melalui beberapa perusahaan yang menjadi klien sejumlah money changer di Singapura. Setelah uang diterima, Juli menyerahkan uang tersebut dalam bentuk dollar AS melalui transfer kepada Iwan lewat perantara pegawainya, Nunuy Kurniasih. 

Ketika uang itu sudah sampai di money changer Iwan, anak buah Irvanto, Muhammad Nur alias Ahmad mengaku diperintahkan oleh Irvanto untuk menerima uang sebesar USD2 juta dari money changer PT Inti Valuta.

Baik Made Oka dan Irvanto sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus KTP-el. Made Oka sebagai pemilik PT Delta Energy diduga menggunakan perusahaannya untuk menampung uang Novanto dengan rincian melalui PT OEM Investment dan Biomorf Mauritius menerima USD1,8 juta dan melalui rekening PT Delta Energy USD2 juta.

Sementara Irvanto diduga ikut mengatur proses pengadaan KTP-el sejak awal dengan mengikutserakan perusahaannya yakni PT Murakabi Sejahtera. Dia bahkan beberapa kali ikut dalam pertemuan di ruko Fatmawati bersama konsorsium atau tim penyedia barang proyek KTP-el.

Atas perbuatannya, Irvanto dan Made Oka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Tipikor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(DMR)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id