Ketua MK Arief Hidayat (tengah), hakim Mk Suhartoyo (kiri) dan hakim MK I Dewa Gede Palguna, saat sidang uji materi Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Ketua MK Arief Hidayat (tengah), hakim Mk Suhartoyo (kiri) dan hakim MK I Dewa Gede Palguna, saat sidang uji materi Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Ketua MK Dilaporkan ke Dewan Etik

Intan Yunelia • 20 Februari 2018 20:31
Jakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dilaporkan ke Dewan Etik MK. Arief disebut melanggar sejumlah prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan MK.
 
"Hal ini kita lihat dari grup percakapan Whatsapp (WA) yang telah beredar. Ia menyatakan atau mengomentari kasus yang ditangani," ujar Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Totok Yulianto setelah mendaftarkan laporannya di MK, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2018.
 
Totok menuturkan Arief perlu mengklarifikasi tuduhan atas komentarnya di grup WA terkait sebuah kasus. Pasalnya, tindakan Arief itu tak dibenarkan jika betul-betul terbukti mengomentari sebuah kasus yang ditanganinya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kedua, substansi yang diunggah kepada terlapor di dalam satu grup percakapan berisi kata-kata kurang etis, bisa dibilang kasar, juga menyasar pada komunitas tertentu dan bisa dikatakan diskriminatif juga," kata Koordinator Program PBHI Julius Ibrani.
 
Baca: Desmond Beberkan Lobi Ketua MK kepada Komisi III
 
Menurut dia, komentar yang diberikan Arief juga ada yang melanggar hak asasi manusia. Ia tak memerinci komentar tersebut. Namun, ia memastikan semua pelanggaran Arief telah dijabarkan secara gamblang dalam laporannya.
 
"Paling tidak di sini ada lima prinsip dasar yang dilanggar yang berdasarkan peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006. Ini yang kami sampaikan ke Dewan Etik. Kami berharap sebagaimana janji Dewan Etik sebelumnya karena terlapor sudah dua kali melanggar etik," ujar Julius.
 
Julius berharap pemeriksaan kepada Arief berjalan netral dan objektif. Sehingga, MK betul-betul menjadi penjaga hak-hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia.
 

 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif