Ilustrasi suasana sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan
Ilustrasi suasana sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan

Aturan Pengangkatan Wamen Digugat di MK

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf
Fachri Audhia Hafiez • 11 Desember 2019 06:00
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan gugatan terhadap Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Gugatan terkait pengangkatan wakil menteri(wamen)yang diatur dalam UU tersebut.
 
Penggugat,Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Bayu Segara, merasa dirugikan sebagai pembayar pajak.Karena fasilitas yang diberikan negara pada wamen, bersumber dari APBN.
 
"Pertimbangan pembayar pajak seharusnya menjadi pertimbangan. Karena pemohon ini warga negara yang membayar pajak. Ketika pajak itu digunakan sesuka-sukanya oleh pemerintah. Itu kan sebenarnya tidak sesuai juga dengan amanat konstitusi," kata kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Viktor tugas wamen bisa diakomodasi oleh bawahan menteri setingkat eselon satu. Sehingga posisi wamen sebagai pembantu menteri belum dibutuhkan.
 
"Bahwa tujuan pajak itu kan untuk menyejahterakan masyarakat, tapi ini malah digunakan menyejahterakan orang-orang tertentu hanya karena karena kepentingan balas budi politik," ujar Viktor.
 
Di sisi lain, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengungkapkan bahwa MK tidak lagi mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon hanya didasari sebagai pembayar pajak. Mahkamah juga meminta agar pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai dampak pasal tersebut.
 
"Mahkamah tidak lagi berpijak pada pembayar pajak untuk menyatakan bahwa dia punya legal standing. Tapi itu kita sudah spesifikkan mengacu pada kerugian konstitusional yang benar-benar spesifik yang dimiliki pemohon," ujar Manahan.
 
Dalam petitum dengan nomor perkara 80/PUU-XVII/2019 itu, pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi; Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif