NEWSTICKER
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dok: MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dok: MI

Sekjen PUPR Diperiksa KPK

Nasional OTT KPK
Candra Yuri Nuralam • 27 Januari 2020 11:06
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati. Anita diperiksa sebagai saksi untuk pendalaman kasus yang menjerat mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Refly Tuddy Tengkere.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk kasus tindak pidana korupsi pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan timur Tahun 2018 sampai 2019," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 27 Januari 2020.
 
Ada tiga orang yang terseret dalam kasus ini. Dua tersangka lain ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Andi Tejo Sukmono, dan Direktur PT Harlis Tata Tahta (HTT), Hartoyo. Ketiganya terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Selasa, 15 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ihwal suap berawal saat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019. Total nilai kontrak proyek mencapai Rp155,5 miliar.
 
PT HTT merupakan pemenang lelang proyek. Dalam proses pengerjaan proyek, Hartoyo disinyalir memiliki kesepakatan memberikan fee komitmen 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak kepada Refly dan Andi.
 
Fee disetor setiap bulan baik tunai maupun transfer. Refly menerima setoran delapan kali dengan besaran masing-masing Rp200-300 juta. Total penerimaan mencapai Rp2,1 miliar.
 
Sementara itu, jatah uang untuk Andi diberikan melalui transfer ke rekening atas nama BSA. KPK menduga rekening itu sengaja dibuat untuk menampung fee dari Hartoyo.
 
Agus menyebut rekening dibuka pada 3 Agustus 2019. Rekening itu menerima transfer pertama kali dari Hartoyo pada 28 Agustus 2019, padahal saat itu PT HTT belum diumumkan sebagai pemenang lelang proyek.
 
Jumlah uang yang ditransfer Hartoyo ke rekening mencapai Rp1,59 miliar. Sebesar Rp630 juta telah digunakan Andi untuk kepentingan pribadi. Andi juga disebut beberapa kali menerima uang secara tunai dari Hartoyo sebesar Rp3,25 miliar.
 
Semua transaksi PT HTT, termasuk pemberian fee untuk Refly dan Andi dicatat Staf Keuangan PT HTT, Rosiani. Uang haram itu dicatatkan sebagai 'gaji' untuk PPK proyek yang tengah dikerjakan PT HTT.
 
Refly dan Andi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara Hartoyo ditetapkan sebagai tersangka penyuap.
 
Refly dan Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sementara Hartoyo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif