Diskusi publik bertajuk 'Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan' - Medcom.id/Fachri Auhdi Hafiez.
Diskusi publik bertajuk 'Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan' - Medcom.id/Fachri Auhdi Hafiez.

PN Jakpus Bahas Sistem Pengadilan Elektronik dengan Australia

Nasional pengadilan
Fachri Audhia Hafiez • 17 Juni 2019 19:22
Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membahas implementasi penerapan pelayanan pengadilan berbasis elektronik bersama Ketua Federal Court Australia, Hon James L Allsop. Seluruh pengadilan di Indonesia diklaim telah berhasil mengimplementasikan pelayanan tersebut yang dikenal e-Court.
 
"Ini sebuah inovasi, dulu sebelum ada e-Court ada gugatan melalui online kemudian disempurnakan MA melalui edaran e-Court," kata Ketua PN Jakpus Yanto di kantornya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juni 2019.
 
Salah satu program e-Court tersebut meliputi e-Filing atau pendaftaran perkara Online; e-Payment atau pembayaran Panjar Biaya Perkara Online; dan e-Summons atau pemanggilan pihak secara online. Tak hanya e-Court, Yanto turut membeberkan sejumlah program yang telah diterapkan di PN Jakpus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Registrasi Kehadiran Pihak Online, Surat Keterangan Elektronik, Surat Izin Sita Geledah dan Perpanjangan Penahanan Online, Survei Kepuasan Masyarakat Online dan Informasi Berbasis Digital.
 
Yanto mengungkapkan perkara yang ditangani PN Jakpus untuk 2019 sebanyak 1.231 perkara, pidana umum 1.454 perkara, niaga 301 perkara dan tindak pidana korupsi 105 perkara pengadilan hubungan Industrial (PHI) 379 perkara dan tindak pidana ringan kurang lebih 6.000 perkara.
 
"Setiap majelis jadi jumlah perkara yang ditangani setiap majelis per tahunnya 394 perkara," ujar Yanto.
 
Dalam kesempatan yang sama, Hakim Agung MA Syamsul Ma'arif menambahkan, sistem informasi pengadilan disediakan oleh MA guna memberi pelayanan pencari keadilan. Itu meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan, semua secara elektronik.
 
"Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi," kata Syamsul.
 
Diskusi publik bertajuk 'Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan' itu turut dihadiri pejabat dari Mahkamah Agung (MA), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Bappenas dan sejumlah lembaga lainnya.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif