Terdakwa kasus suap Pinangki Sirna Malasari. ANT/Galih Pradipta
Terdakwa kasus suap Pinangki Sirna Malasari. ANT/Galih Pradipta

ICW Harap Pinangki Dihukum Maksimal

Nasional Kasus Suap Djoko Tjandra Jaksa Pinangki
Candra Yuri Nuralam • 08 Februari 2021 01:57
Jakarta: Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, bakal menjalani sidang putusan, Senin, 8 Februari 2021. Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Pinangki mendapat hukuman maksimal 20 tahun penjara.
 
"ICW mendesak majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis maksimal (20 tahun penjara) kepada terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Minggu, 7 Februari 2021.
 
ICW menilai Pinangki pantas mendapat hukuman maksimal. Pasalnya, Pinangki merupakan penegak hukum yang harusnya menjebloskan Djoko Tjandra ke dalam penjara saat buron.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun yang terjadi justru sebaliknya, Pinangki malah mencari cara agar Joko terbebas dari jerat hukum," ujar Kurnia.
 
Selain itu, ICW menilai Pinangki melakukan suap dan pemufakatan jahat yang serius dalam kasus ini. Seluruh kejahatan itu dilakukan saat Pinangki sedang melakukan penegakan hukum, yakni pengusutan fatwa MA.
 
(Baca: Jaksa Yakin Pinangki Terima US$500 Ribu dari Djoko Tjandra)
 
"Tindakan ini mestinya dipandang serius, karena telat mencederai makna penegakan hukum itu sendiri," tegas Kurnia.
 
Dia juga menilai tindakan Pinangki membuat kepercayaan masyarakat akan penindakan korupsi dari Kejaksaan Agung runtuh. Pinangki juga tidak kooperatif selama persidangan.
 
"Hal ini dibuktikan dari bantahan terdakwa yang menyebutkan tidak pernah mendapatkan sejumlah uang dari Djoko, menyusun action plan, dan memberikan US$50 ribu ke Anita Kolopaking," tutur Kurnia.
 
ICW meminta hakim menghukum Pinangki dengan penjara 20 tahun. Penegakan hukum diharapkan tidak pandang bulu.
 
"Jika Hakim menjatuhkan vonis ringan atau sekadar mengikuti tuntutan Jaksa, maka dapat dikatakan institusi kekuasaan kehakiman tidak serius dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi," ucap dia.
 
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) meminta hakim menghukum Pinangki 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Pinangki dinilai terbukti melakukan suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat terkait sengkarut penanganan kasus terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif