KPK. Foto: Medcom.id
KPK. Foto: Medcom.id

KPK Pastikan Kasus Dugaan Korupsi Eks Bupati Konawe Utara Diusut Sampai ke Akar

Nasional KPK kasus korupsi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi
Candra Yuri Nuralam • 25 April 2022 16:09
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut tuntas kasus dugaan rasuah dalam izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di Konawe Utara. Kasus itu menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman.
 
"Perkara ini sudah lama, tunggakan masa kepemimpinan KPK beberapa tahun lalu. Namun saat ini kami berkomitmen segera selesaikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 25 April 2022.
 
KPK memastikan pencarian bukti dalam kasus itu masih berlangsung. KPK juga tidak segan mengembangkan kasus ini jika ditemukan alat bukti baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentu nanti dikembangkan lebih lanjut jika memang ada alat bukti keterlibatan pihak lain," ujar Ali.
 
Baca: KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait TPPU Bupati Nonaktif Banjarnegara
 
Pemeriksaan saksi juga terus dilakukan. KPK memastikan bakal memanggil semua pihak yang diduga mengetahui seluk-beluk perkara ini. Termasuk, memeriksa mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang pernah dipanggil sebelumnya.
 
"Pemanggilan saksi merupakan kebutuhan penyidikan. Jika dibutuhkan pasti kembali diperiksa sebagai saksi," tutur Ali.
 
Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Aswad diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.
 
Aswad juga diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Angka itu berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum.
 
Saat itu, Aswad langsung mencabut secara sepihak kuasa pertambangan, yang mayoritas dikuasai PT Antam. Setelah pencabutan secara sepihak itu, Aswad malah menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga diterbitkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.
 
Dari seluruh izin yang diterbitkan, beberapa telah sampai tahap produksi hingga diekspor. Perbuatan itu berlangsung hingga 2014. Aswad diduga menerima Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan tersebut.
 
Aswad dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif