Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Pimpinan KPK Didesak Bongkar Pelanggaran Etik Internal

Nasional kpk kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 03 Mei 2019 11:54
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil pengusutan pelaporan pelanggaran etik di internal. Hal itu ditekankan mereka ketika kembali mendatangi Gedung KPK.
 
"Hingga saat ini pimpinan KPK tidak kunjung mengumumkan terkait perkembangan pelaporan koalisi tersebut," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Kurnia Ramadhana, di Gedung KPK Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.
 
Menurut dia, hasil pengusutan ini penting diketahui publik. Koalisi masyarakat khawatir tertutupnya informasi ke publik mengurangi nilai transparansi dan akuntabilitas KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tak hanya itu, koalisi masyarakat juga menyoroti tindak lanjut pimpinan terhadap petisi Wadah Pegawai KPK yang mengeluh tentang mandeknya penanganan kasus di internal Deputi Penindakan. Ada lima poin yang jadi tuntutan pegawai KPK dalam petisi tersebut.
 
Pertama, mereka menilai ada hambatan penanganan perkara pada tingkat ekspose. Kedua, ada kebocoran informasi pada saat penyelidikan. Ketiga, ada ketidaksetujuan dalam pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi.
 
Keempat, ada ketidaksetujuan dalam penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencegahan maupun penangkalan. Terakhir, adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat.
 
"Dua isu di atas semakin menegaskan kesimpulan bahwa ada persoalan serius di internal KPK yang mestinya cepat diselesaikan," tegas dia.
 
Atas hal itu, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini kembali mengingatkan pimpinan KPK segera merespons perkembangan penanganan pelanggaran etik yang dilaporkan koalisi masyarakat. Hal ini termasuk, petisi Wadah Pegawai KPK tersebut.
 
"Demi menjaga kredibilitas dan integritas KPK," tekan dia.
 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi sebelumnya mendatangi KPK untuk melaporkan dua orang pejabat tinggi KPK, yakni Deputi Penindakan Irjen Firli dan Deputi Pencehahan Pahala Nainggolan. Keduanya diduga melanggar etik sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
 
Baca: KPK Sebut Pertemuan Firli TGB Kebetulan
 
Firli diduga melanggar kode etik karena bertemu serta bermain tenis dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi pada 13 Mei 2018. Padahal, saat itu Lembaga Antirasuah tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang kini bernama PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Kasus ini diduga melibatkan TGB, bahkan dia juga telah diperiksa KPK.
 
Firli dinilai berpotensi melanggar peraturan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 pada poin integritas angka 12. Aturan ini melarang pegawai KPK untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain yang diketahui oleh penasihat/pegawai yang bersangkutan perkaranya sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam melaksanakan tugas.
 
Sementara itu, Pahala Nainggolan diketahui mengirimkan surat balasan perihal pengecekan rekening pada salah satu bank swasta. Hal yang janggal adalah perusahaan yang mengirimkan surat pada KPK tersebut tidak sedang berperkara. Dapat disimpulkan surat tersebut tidak ada urgensinya untuk ditindaklanjuti KPK.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif