KPK Pantau Transaksi Jual Beli Batu Bara

Juven Martua Sitompul 16 Maret 2018 05:56 WIB
batu bara
KPK Pantau Transaksi Jual Beli Batu Bara
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018. Foto: Medcom.id, Juven Martua Sitompul.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengawal langsung penerapan harga batu bara yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1.395 Tahun 2018. Pengawalan dilakukan demi kepentinggan ekspor dan negara.

"Kami bicara dua hal, pertama soal harga batu bara yang dua harga, yang satu untuk kepentingan ekspor, satu lagi untuk kepentingan dalam negeri. Karena KPK mengusulkan itu maka KPK mengawal," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.

Pengaturan harga batu bara merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).


Melalui aturan ini, pemerintah mematok harga 'spesial' batu bara bagi pemenuhan kebutuhan di dalam negeri sebesar US$70 per ton, sementara untuk ekspor sesuai dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang ditetapkan setiap bulannya.

Tak hanya itu, dalam pertemuan yang dihadiri Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Bambang Gatot dan jajarannya sempat dibahas perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan kecurangan.

"Ternyata dari laporan tadi itu ada juga yang pura-pura beli untuk kepentingan dalam negeri tapi dibocorkan sebagian untuk kepentingan ekspor," jelas Laode.

Laode mengatakan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya pun bakal menggelar rapat khusus pelaksanaan aturan baru dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Perdagangan.

"Kami akan rapatkan di KPK. Agar tujuan pemerintah untuk elektrifikasi ini jalan dengan baik dan tidak terjadi gagal pasok (batu bara)," pungkas Laode.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id