Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Masa Penahanan Mantan Bos Sarana Jaya Diperpanjang

Nasional KPK DKI Jakarta kasus tanah kasus korupsi Pemprov DKI
Candra Yuri Nuralam • 16 Juni 2021 14:05
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles. Dia ditahan selama 40 hari ke depan.
 
"Terhitung mulai 16 Juni 2021 sampai dengan 25 Juli 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 16 Juni 2021.
 
Yoory dikurung di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Lembaga Antikorupsi memperpanjang penahanan karena membutuhkan waktu lebih mencari bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Proses penyidikan untuk pemberkasan perkara masih terus dilakukan, di antaranya dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi," ujar Ali.
 
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka meliputi Yoory Corneles; Direktur PT Adonara Propertindo, Tomy Ardian; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar. PT Adonara Propertindo menjadi tersangka korporasi.
 
Baca: Bos Perumda Sarana Jaya Dicecar Asal-usul Uang Pembelian Tanah
 
Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan mencari lahan tersebut.
 
Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di Jakarta Timur pada 8 April 2019. Dari kesepakatan itu, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.
 
Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar kepada Anja. Duit itu merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.
 
Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek. Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian appraisal dan kelengkapan persyaratan yang berlaku. 
 
Pembelian tanah juga tidak sesuai dengan prosedur serta dokumen pembelian tidak disusun dengan tanggal mundur. Terakhir, kesepakatan harga awal dibentuk Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum negosiasi dilakukan.
 
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif