Juru Bicara MK, Fajar Laksono - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Gugatan Perppu Korona Wajib Diajukan dengan Objek UU

Nasional mahkamah konstitusi Virus Korona virus corona
Fachri Audhia Hafiez • 13 Mei 2020 19:35
Jakarta: Penggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 diminta mengubah objek gugatannya menjadi undang-undang (UU). Pasalnya, Perppu yang berisikan tentang Kebijakan Keuangan Negara, dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) itu telah diubah menjadi UU.
 
"Kalau mau menguji UU tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU, ya harus mengajukan permohonan baru dengan obyek permohonan baru," kata juru bicara Mahkamah Konstirusi (MK) Fajar Laksono kepada Medcom.id, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Fajar mengatakan MK tetap menerima permohonan gugatan dengan objek yang berbeda meski subtansinya sama. Hanya perkaranya saja yang diperbaiki.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan gugatan berpotensi gugur karena objeknya telah berubah. "Biasanya dalam perkara-perkara yang lalu, kalau Perppu sudah ditetapkan menjadi undang-undang, amarnya tidak dapat diterima," ungkap Fajar.
 
Baca: Sidang Lanjutan Gugatan Perppu Korona Digelar 14 Mei
 
Sidang gugatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 belum masuk pokok perkara. Hakim Konstitusi masih meminta pihak pemohon memperbaiki permohonan.
 
Ada tiga pihak yang menggugat Perppu Korona, yaitu mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono. Kemudian perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, dan perorangan atas nama Damai Hari Lubis.
 
Sidang dengan agenda permohonan perbaikan rencananya digelar Kamis, 14 Mei 2020. Hasil sidang akan dibawa ke rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk ditentukan nasib gugatan tersebut.
 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Perppu tersebut disetujui delapan fraksi kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Pasal 27 Perppu Covid-19 sejatinya dinilai bisa membuat pejabat negara kebal dari hukum di tengah pandemi virus korona. Hal ini dinilai berbahaya dan bisa diselewengkan pihak mana pun.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif