Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

MA Bantah Istimewakan Terpidana Koruptor

Nasional kpk mahkamah agung kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 21 September 2020 19:54
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membantah kerap memberikan keringanan hukuman bagi terpidana yang mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). MA ogah disebut melindungi para koruptor.
 
"Janganlah kami (MA) dituding mengistimewakan terpidana korupsi dan tidak peka terhadap pemberantasan korupsi," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Senin, 21 September 2020.
 
Menurut dia, PK upaya hukum luar biasa yang diatur undang-undang. PK diperuntukan kepada terpidana yang hukumannya sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyebut PK sebagai langkah hukum untuk memenuhi hak terpidana. PK juga berfungsi bila pada putusan perkara terdapat hal yang bertentangan.
 
"Sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHAP misalnya ada novum atau ada pertentangan dalam putusan atau antarputusan dalam perkara serupa dan terkait," ujar Andi.
 
Menurut Andi, MA bukan lembaga penuntut. Namun, MA sebagai lembaga yang memberikan keadilan, termasuk terhadap terpidana.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif