NEWSTICKER
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Apresiasi Praperadilan Nurhadi Ditolak

Nasional Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 17 Maret 2020 07:46
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senang praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ditolak. Putusan ini akan memperkuat penetapan tersangka Nurhadi.

"Kami tentu mengapresiasi putusan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang diajukan tersangka Nurhadi dan kawan-kawan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.

Praperadilan juga diajukan dua tersangka lain, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya berstatus tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.

Ali menilai Nurhadi cs tidak berhak mengajukan praperadilan lantaran berstatus daftar pencarian orang (DPO). Ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2018 yang termaktub Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Status tersangka yang disandang Nurhadi, Rezky dan Hiendra tetap sah. Penolakan praperadilan Nurhadi cs ini bukan kali pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan serupa pada Januari 2020.

"Terlebih subjek dan objeknya sama dengan praperadilan sebelumnya yang pernah diajukan tersangka Nurhadi cs," ujar Ali.
 
(Baca: Praperadilan Nurhadi Kembali Ditolak)

KPK menetapkan status DPO terhadap Nurhadi, Rezky, dan Hiendra. Lembaga Antirasuah telah meminta bantuan polisi untuk mencari tiga orang itu. Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky.

Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(Baca: Mencari Keberadaan Nurhadi)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif