NEWSTICKER
Ilustrasi Gedung DPR. Foto: MI/Susanto
Ilustrasi Gedung DPR. Foto: MI/Susanto

Saran Pakar Hukum UI Atasi Mandeknya Pembahasan Omnibus Law

Nasional Omnibus Law
Medcom • 17 Maret 2020 12:03
Jakarta: Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji memberi sejumlah saran agar pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja tak mandek di tingkat legislatif. Terpenting, ia meminta agar para pembahasnya harus memiliki perspektif yang terbuka soal omnibus law.

1. Berperspektif equal social walfare


"Omnibus Law Cipta Kerja ini maknanya adalah 'untuk segalanya', terutama terkait suatu produk regulasi perundangan," kata Indriyanto, melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 Maret 2020.
 
Untuk itu, ia menyarankan agar regulasi ini dapat didayagunakan sesuai visi dan misinya. Baik itu dalam kerangka rekodifikasi, reevaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan hukum.
 
Tujuan utamanya, lanjut dia, adanya kesetaraan kesejahteraan secara sosial atau equal social walfare. Indriyanto berharap para pembahasnya fokus pada tujuan itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selama ini, aturan mengenai ketenagakerjaan masih tersebar dan sering tidak sinkron satu sama lain. Untuk itu, perlu disepakati melalui Omnibus Law Cipta Kerja ini," kata eks komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

2. Dimaknai untuk meningkatkan ekonomi


Indriyanto mengatakan penciptaan Omnibus Law Cipta Kerja adalah langkah pemerintah untuk merevolusi hukum, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan masif investasi.
 
"Perlu dibaca bahwa tujuan omnibus law ini adalah untuk mengurangi birokrasi yang koruptif," kata dia.
 
Meski begitu, ia meminta legislator untuk tetap mempertahankan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Sehingga, menghilangkan kesan diskriminasi kepentingan korporasi dan kesejahteraan tenaga kerja," kata Indriyanto.
 
Baca:Omnibus Law Diyakini Mempercepat Pembangunan

3. Fokus pada komunikasi, bukan politisasi


Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja amat alot begitu memasuki Pasal 170. Klaster-klaster yang sensitif itu antara lain soal upah minimum, tenaga kerja asing, tenaga kerja alih daya (outsourcing), jam lembur, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga status karyawan kontrak.
 
"Pembahasan mengenai klaster-klaster itu pasti menimbulkan polemik dan perdebatan, tapi jangan sampai pembahasannya berujung pada sikap politik untuk meniadakan omnibus law ini," kata guru besar di Universitas Krisnadwipayana ini mengingatkan.
 
Menurutnya, komunikasi antar-stakeholder adalah basis dan jalan terbaik bagi menyelesaikan masalah klaster-klaster tersebut. Ia meminta para pembahas bijak untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 
"Memang pembahasannya memerlukan waktu, tapi setidaknya titik taut penyelesaiannya menjadi pilihan terbaik," kata dia.
 
Baca:Lima Poin UtamaOmnibus Lawuntuk Pengembangan Koperasi dan UKM

4. Berperspektif kesejahteraan


Para pembahas Omnibus Law Cipta Kerja juga diminta membuka wawasan masyarakat soal perspektif kesejahteraan. Ia menyarankan agar aturan sapu jagat ini dimaknai sebagai cara pemerintah untuk memutus rantai birokrasi.
 
Selama ini, menurutnya, regulasi di tingkat pusat dan daerah juga cenderung koruptif. Akibatnya pertumbuhan dan peningkatan investasi dan ekonomi negara terganggu. Alhasil, kesejahteraan juga sulit tercapai.
 
"Semua konsep omnibus law ini harus dijalankan oleh pelaku cipta kerja secara berintegritas, sehingga menghilangkan stigma adanya kepentingan tersembunyi
pemerintah," kata Indriyanto.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif