ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez

KPK Usut Kasus PT DI Lewat Sembilan Saksi

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 18 Juni 2020 13:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan saksi terkait kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007 hingga 2017. Mereka diperiksa di dua tempat berbeda.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (mantan Direktur Niaga PT DI Irzal Rinaldi Zailani)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.
 
Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi, Gedung Merah Putih KPK Jakarta dan Kantor Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Seorang saksi bernama Nurwasiah merupakan Staf Keuangan PT Abadi Sentosa Perkara diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nurwasiah tercatat bekerja di PT Angkasa Mitra Karya, dan PT Bumiloka Tegar Perkasa. Ketiga perusahaan itu merupakan mitra PT Dirgantara Indonesia.
 
Sisanya, delapan saksi diperiksa di Polrestabes Bandung Mereka adalah Kepala Divisi Perbendaharaan PT DI Dedy Iriandy; Staf Departemen Project Manajer Office PT DI Achmad Senjaya; Manajer Keuangan Teknologi dan Pengembangan 2010-2013 PT DI Dedi Turmono; dan Staf Sales PT DI Kabul Raharja.
 
Baca:Kontrak Fiktif di Dugaan Korupsi PT Dirgantara Indonesia Diselisik
 
Selain itu, Divisi Sales Direktorat Niaga PT DI Djajang Tarjuki; Kepala Divisi Produk Jasa dan Purna Jual PT DI Toto Pratondo; Divisi Sales Direktorat Niaga 2005-2015 PT DI Enang Suparman; dan Supervisor Sistem Senjata Utama PT DI Chairul Anwar.
 
Irzal bersama mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso ditetapkan sebagai tersangka kasus yang merugikan negara mencapai Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta. Uang tersebut terkait dengan kontrak kerja sama kemitraan antara PT DI dengan mitra sejak Juni 2008-2018.
 
Para tersangka dinilai melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
 

(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif