NEWSTICKER
Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez

Ahli Paparkan Hukum Utang di Kasus Suap Direktur AP II

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 05 Februari 2020 14:44
Jakarta: Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menyebut utang piutang dalam dunia Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hal biasa. Termasuk, saling pinjam uang antar direksi.
 
"Kesimpulannya, apakah boleh? Boleh, sah-sah saja. Bahkan antar badan hukum pun boleh," kata Mudzakir saat bersaksi sebagai ahli meringankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
 
Dalam kasus suap ini berkembang dugaan bahwa uang yang diberikan dari eks Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara ke Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Yastrialsyah terkait utang piutang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Mudzakir, persoalan utang-piutang itu harus dilihat dari rangkaian peristiwa hukum yang biasa disebut anto factum, factum,dan post factum.
 
Pasalnya, utang piutang biasa dikaitkan dengan persoalan hukum perdata. Sedangkan, kasus yang menjerat Darman terkait tindak pidana korupsi.
 
"Baca secara keseluruhan dalam arti anto factum, factum dan post factum, akan clear dan jelas bahwa perbuatan dalam konteks apa," beber Mudzakir.
 
Dia menegaskan, permasalahan pidana mesti menjadi domain pidana, begitu juga dengan perdata. Ia ingat pesan Presiden Joko Widodo kalau hukum administrasi jangan sampai dipidanakan. Begitu juga hukum perdata.
 
"Karena beliau (Presiden Jokowi) risau hal yang berbau administrasi dalam penyelenggara negara dipidanakan. Demikian juga dengan berhubungan kontrak berakhir pemidanaan," ujar Mudzakir.
 
Persoalan utang sempat diutarakan orang dekat Darman, Andi Taswin Nur yang diminta menyerahkan uang kepada Andra. Dia mengeklaim uang tersebut merupakan utang Darman kepada Andra. Namun Taswin tidak mengetahui nominalnya.
 
Dalam kasus ini, Darman Mappangara disebut menyuap Andra Yastrialsyah Agussalam senilai USD71 ribu dan 96.700 dolar Singapura. Suap diberikan secara bertahap pada Juli 2019.
 
Darman selaku penyuap didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pidana.
 
Sedangkan Andra sebagai penerima suap didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif