Terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra. MI/Soleh
Terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra. MI/Soleh

PK Jaksa untuk Djoko Tjandra Dinilai Cacat Hukum

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Candra Yuri Nuralam • 29 Juli 2020 19:29
Jakarta: Terpidana perkara korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, dinilai sedang dizalimi. Peninjauan kembali (PK) yang dilakukan jaksa ke Mahkamah Agung pada 2008 dinilai cacat hukum.
 
"Karena yang punya hak PK adalah terpidana atau keluarga ahli warisnya. Tidak ada dasar hukum bahwa jaksa PK yang ada hanya yurisprudensi," kata Praktisi hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Suparji mengatakan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut dengan jelas hanya keluarga dan terpidana yang bisa mengajukan PK. Dalam pasal itu tak disebut jaksa bisa mengajukan PK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau jaksa bisa PK maka tidak ada kepastian hukum karena setiap saat orang yang sudah bebas atau lepas dapat dituntut melalui PK Jaksa. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan," ujar Suparji.
 
Kuasa hukum Djoko Tjandra pun pernah mengucapkan hal yang sama. PK di Mahkamah Agung (MA) 2008 dinilai cacat hukum. Kejaksaan Agung dianggap tak bisa mengajukan PK.
 
"PK itu hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tidak ada pihak lain yang disebutkan," kata Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma, di Kantornya di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Juli 2020.
 
Baca: PK Djoko Tjandra Ditolak
 
Menurut Andi, Kejaksaan Agung melanggar Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu menyebut hak jaksa hanya sampai kasasi.
 
"Artinya kan sebenarnya berdasarkan undang-undang segala hak jaksa dalam melakukan upaya hukum sudah dipakai semua upaya hukum pada tingkat pertama maupun haknya untuk mengajukan kasasi, sudah terpakai semua," ujar Andi.
 
Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.
 
Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memberi vonis dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta untuk Djoko. Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif