Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto

Adik Ipar Nurhadi Dipanggil KPK

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 04 Agustus 2020 10:03
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengacara Rahmat Santoso. Dia merupakan adik ipar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman.
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Agustus 2020.
 
Rahmat akan diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA pada 2011 sampai 2016. Dia dinilai mengetahui seluk beluk rasuah Nurhadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain Rahmat, KPK memanggil enam orang lain untuk membongkar rasuah ini. Mereka ialah pengacara Onggang; wiraswasta Yoga Dwi Hartiar; pihak swasta Calvin Pratama; dua pegawai negeri sipil (PNS) Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati; serta dosen Syamsul Ma'arif.
 
Keenam orang itu juga berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Seluruh keterangan saksi yang dipanggil akan digunakan penyidik untuk memperkuat bukti korupsi Nurhadi.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto, lewat menantunya, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Baca: KPK Selisik Asal Usul Tas Hermes Milik Menantu Nurhadi
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi itu diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA serta permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif