Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

KPK Kurang Sreg dengan UU MLA Indonesia-Swiss

Nasional kpk kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 15 Juli 2020 08:09
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang sreg dewan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) Indonesia-Swiss. Beleid tersebut dinilai bukan aturan yang paling dibutuhkan Indonesia untuk mencegah pelarian uang korupsi dan pencucian uang.
 
"KPK memandang hal yang sangat dibutuhkan saat ini adalah Undang-Undang Perampasan Aset dan pengaturan sejumlah tindak pidana korupsi sesuai United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)," tegas Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.
 
Nawawi mengatakan hukum di Indonesia masih lemah dalam mengartikan korupsi. Ada beberapa tindakan korupsi yang belum masuk dalam undang-undang di Indonesia. Misalnya, peningkatan kekayaan secara tidak sah, memperdagangkan pengaruh, korupsi di sektor swasta, dan suap terhadap pejabat publik asing.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Padahal, empat metode itu sudah diartikan korupsi di dunia internasional. Nawawi berharap arti korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia bisa lebih diperluas seperti kesepakatan internasional tersebut.
 
Meski begitu, KPK tetap menghargai ratifikasi kerja sama antara bantuan hukum antara kedua negara tersebut. Peraturan itu juga bisa memperkuat penindakan kasus korupsi di luar negeri.
 
"Namun, terkait upaya pengembalian aset hasil korupsi dan prinsip dari MLA, penegak hukum di Indonesia tetap dituntut profesionalitas dan keahliannya untuk memetakan keberadaan alat bukti, memetakan keberadaan aset di dalam dan luar negeri," ujar Nawawi.
 
Dia menyebut RUU MLA Indonesia-Swiss bisa dipakai untuk memperkuat koordinasi penegak hukum antarnegara. Aturan ini membawa angin cukup positif untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
 
"Dengan adanya MLA, dasar hukum kerja sama Internasional jadi lebih kuat. Tapi kapasitas penegak hukum kita tetap jadi poin utama," ucap Nawawi.
 
DPR mengesahkan RUU MLA Indonesia-Swiss. Aturan tersebut melegalisasi pemantauan uang warga negara Indonesia (WNI) di Swiss.
 
"Kepentingannya untuk ke depan orang bangsa Indonesia yang ada mungkin dalam tanda kutip ada duit lebih di sana (Swiss) yang tidak dilaporkan," kata Ketua Pansus UU MLA Indonesia-Swiss Ahmad Sahroni di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.
 
Dia berharap aturan ini membangkitkan iktikad baik WNI yang memiliki uang di Swiss. Mereka diharapkan melaporkan dan membayar kewajibannya.
 

(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif