Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Yasonna Jawab Polemik Pengesahan Ngebut Perppu Korona

Nasional Virus Korona
Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2020 15:30
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjawab polemik yang dipersoalkan pemohon gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Pemohon mengkritik masa sidang pembahasan perppu di DPR.
 
"Dalam pandangan pemerintah, yang disebut dalam konstitusi adalah persidangan berikutnya. Jadi persidangan berikutnya adalah persidangan, ada beberapa persidangan dalam satu masa sidang," kata Yasonna di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Menurut dia, pendapat bila perppu untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) mesti dibahas dalam masa persidangan yang berbeda tidak tepat. Perppu boleh disahkan pada sidang-sidang dalam satu masa persidangan DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yasonna mengatakan aturan pengesahan rancangan UU (RUU) oleh DPR diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal itu berbunyi, "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut".
 
"Saya adalah mantan anggota DPR tahu bahwa di DPR itu ada masa sidang. Dalam satu masa sidang ada beberapa persidangan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
 
Sementara itu, pemohon uji materi, Ahmad Yani, menilai Perppu Korona belum saatnya disahkan atau ditolak DPR. Pasalnya, Perppu Korona dikeluarkan dan disahkan pada masa sidang yang sama, yakni masa sidang III DPR.
 
"Mekanisme yang sudah diambil, keputusan politik sudah diambil oleh DPR," kata Yani di Ruang Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
 
Yasonna Jawab Polemik Pengesahan <i>Ngebut</i> Perppu Korona
 
Baca: Perppu Korona Telah Menjadi UU
 
Perppu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 31 Maret 2020, dan diserahkan kepada DPR Kamis, 2 April 2020. Legislator menyetujui Perppu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang pada Selasa, 12 Mei 2020, atau sehari sebelum masa reses.
 
"Pasal 22 ayat 2 (UUD 1945) jelas menyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. Karena Perppu ini disahkan atau dikeluarkan oleh Presiden pada masa sidang III. Artinya (harus disahkan) pada masa sidang berikutnya pada masa sidang IV," papar Yani.
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif