Petugas Lapas. Ant/Syaiful Arif
Petugas Lapas. Ant/Syaiful Arif

RUU Pemasyarakatan Wajib Mengakomodasi PP 99 Tahun 2012

Nasional pemasyarakatan
Anggi Tondi Martaon • 18 Mei 2020 12:22
Jakarta: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak boleh dihilangkan pada Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS). Aturan tersebut dianggap mempersulit narapidana korupsi mendapatkan keringanan hukuman.
 
"Ya (harus dipertahankan). Bahkan harus diadopsi menjadi materi/isi (revisi) UU Pemasyarakatan," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Senin, 18 Mei 2020.
 
Fickar mengatakan PP Nomor 99 Tahun 2012 lahir untuk menutupi lubang lembaga pemasyarakatan (LP). Menurutnya, berbagai kekurangan tersebut membuat fungsi LP sebagai Integrated Criminal Justice System (ICJS) tidak maksimal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ada banyak loft hole dalam sistem pemasyarakatan kita yang harus diperbaiki," kata dia.
 
Peran PP Nomor 99 Tahun 2012 pada RUU Pemasyarakatan, yaitu mencopot 'kelebihan' yang dimiliki oleh napi koruptor. "Para napi yang banyak uangnya (napi korupsi, napi TPPU dan sebagainya) sudah terlalu besar merusak sistem pembinaan di LP ini," ucap dia.
 
Dia mengusulkan pola pemidanaan dikembangkan dalam RUU Pemasyarakatan. Ini diyakini mampu memaksimalkan ICJS.
 
"Harus dikembangkan pola pemidanaan terhadap tindak pidana yang ringan dengan hukuman kerja paksa, ini bisa dilakukan juga dalam konteks over kapasitasnya LP. Begitu juga terhadap Tipikor, TPPU atau tindak pidana lain yang berdinensi ekonomi utamanya kerugian negara," ujar dia.
 
Baca: RUU Pemasyarakatan Tak Tepat Dibahas saat Pandemi
 
Pembahasan RUU Pemasyarakatan kembali menjadi sorotan. Aturan tersebut dianggap menguntungkan napi korupsi karena tidak diakomodirnya PP Nomor 99 Tahun 2012.
 
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan tidak mengatur khusus tentang pemberian efek jera kepada koruptor. RUU tersebut justru memberikan angin segar bagi terpidana korupsi.
 
"Saya lihat tidak ada satu pun dalam RUU itu yang membahas secara khusus tentang kondisi penjara yang sangat korup. Cenderung melayani koruptor," kata Laode dalam diskusi virtual bertajuk 'Urgensi RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19', Minggu, 17 Mei 2020.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif