Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna di Gedung KPK. Medcom.id/Zaenal Arifin.
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna di Gedung KPK. Medcom.id/Zaenal Arifin.

Wali Kota Cimahi Tak Tahu Fee Izin RS Melanggar UU Tipikor

Nasional kpk kasus korupsi OTT KPK
Zaenal Arifin • 28 November 2020 17:38
Jakarta: Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna berdalih tak tahu uang fee atas perizinan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi bertentangan dengan hukum. Alasannya, fee yang diterimanya dari pihak swasta.
 
"Ini semata-mata ketidaktahuan saya, saya pikir tidak masuk pasal apa-apa karena ini proyek swasta, karena dulunya saya di swasta, wiraswasta," kata Ajay Priatna saat keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.
 
Ajay membantah uang yang diterimanya dari Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) terkait perizinan. "Ini bukan masalah perizinan, saya tidak disuap perizinan, perizinan sudah selesai," kilahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus PDI Perjuangan itu menyebut kasus ini terkait lelang tender pembangunan rumah sakit. Dia bahkan membantah total suap mencapai Rp3,2 miliar.
 
"Itu adalah sisa tagihan, tagihan pembangunan RS tersebut Rp42 miliar," kata Ajay.
 
Kendati begitu, Ajay mengakui menerima hasil dari lelang tender pembangunan RS tersebut. Bahkan, sejumlah pejabat di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi kecipratan cuan tersebut.
 
"Tidak ada perjanjian fee, enggak ada, yang ada adalah di internal kami, membagi hasil iya, tapi bukan fee dari yang punya RS," tegas dia.
 
Baca: KPK Tahan Wali Kota Cimahi
 
KPK menetapkan Ajay sebagai tersangka bersama Hutama Yonathan. Ajay diduga menerima suap terkait perizinan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Kota Cimahi, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018-2020, dari Hutama Yonathan.
 
Ajay sebagai penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sedangkan Hutama sebagai pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif