Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Tak Mau Pengusaha Terjebak Korupsi Pengadaan Proyek Negara

Nasional KPK kasus korupsi Kadin pencegahan korupsi Pengusaha Terjerat Korupsi
Candra Yuri Nuralam • 25 November 2021 12:14
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneken nota kesepakatan dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Kerja sama ini diharapkan membuat pengusaha tidak lagi terjebak dengan modus korupsi pejabat negara dalam pengadaan proyek.
 
"Antara Kadin dan KPK, termasuk aparat negara lainnya, memiliki tugas yang sama dan mulia," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 November 2021.
 
Firli mengatakan pejabat negara kerap memanfaatkan pengusaha untuk menarik uang haram dalam pengadaan proyek. Ketidaktahuan pengusaha dimanfaatkan pejabat untuk memperluas celah korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tindakan itu tentunya merugikan pengusaha. Padahal, pengusaha bertujuan baik menawarkan produknya ke pejabat untuk membangun negeri.
 
"Tidak jarang juga terjadi penyelenggara negara dan pengusaha sama-sama bermasalah karena namanya juga pengusaha, dia bekerja dengan target, how to achive the goals," ujar Firli.
 
Namun, terkadang pengusaha melobi pejabat untuk mendapatkan proyek. Tindakan itu sama buruknya dengan pejabat yang mencoba menjebak pengusaha.
 
"Bagaimana mencapai tujuan terkadang melalaikan proses, jadi seketika kita ingin membuka usaha tentulah tanggalnya jelas, perencanaan jelas, koordinasi jelas, pelaksanaannya jelas, termasuk pengawasan jelas," tutur Firli.
 
Baca: 334 Pengusaha di Indonesia Koruptor
 
KPK meminta Kadin menguatkan jajarannya untuk menjauhi celah korupsi dalam pengadaan proyek negara. "Saya ingin mulai hari ini tidak ada lagi pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara negara, dan mulai hari ini pun tidak ada penyelenggara negara yang menerima suap dari pada pengusaha," tutur Firli.
 
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid meminta pengusaha bisa membedakan lobi usahawan dan pejabat. Dia menegaskan ada rambu yang ketat dalam melobi pejabat yang bisa masuk kategori korupsi.
 
"Yang harus selalu diingat bahwa, bagaimana kita ini selalu diingatkan bahwa adanya government di dalam usaha itu," ujar Arsjad.
 
Arsjad yakin dengan kesepakatan ini kasus korupsi yang menjerat pengusaha bakal berkurang. Menurut dia, pengusaha sudah memiliki integritas yang tinggi dalam berbisnis. Dengan adanya kesepakatan ini, integritas mereka diyakini bakal makin kuat.
 
"Jadi kalau dikatakan sebetulnya sudah ada value, itu tinggal bagaimana kita mengingatkan kepada teman-teman bahwa inilah cara-caranya untuk berbisnis dengan yang baik, cara berbisnis dengan tanggung jawab, berbisnis namanya tata cara kelola yang baik," ucap Arsjad.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif