Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto

KPK Tanggapi Tito

Nasional OTT KPK
M Sholahadhin Azhar • 19 November 2019 03:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menganggap Operasi Tangkap Tangan (OTT) bukan prestasi. Juru bicara KPK Febri Diansyah justru membeber data terkait 120 daerah yang melakukan praktek rasuah.
 
"Ada lebih 120 kepala daerah yang diproses KPK dalam kasus Suap, pengadaan, perizinan ataupun pencucian uang, 49 di antaranya diproses dari OTT," kata Febri di kantor KPK, Senin, 18 November 2019.
 
Data KPK, OTT terbanyak yakni pada 2018 dengan 22 orang kepala daerah yang tertangkap. Sementara pada 2019, baru 9 orang pimpinan daerah yang jadi pasien KPK. Menurut dia, jika tak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bahkan terkait pendanaan dalam kontestasi politik tidak menjadi perhatian yang serius," ujar dia.
 
Saat ini, pihaknya secara seimbang melakukan penindakan dan pencegahan. Tiga jurus utama KPK yakni menggagas program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP, dan pencegahan di sektor politik, termasuk terkait pendanaan politik.
 
"Upaya pencegahan itu dilakukan, selain agar risiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah," tegas Febri.
 
Namun demikian, pihaknya tak ingin berprasangka buruk pada Tito. Febri menganggap pernyataan Tito itu sebagai upaya pemetaan masalah dan otokritik yang sedang dilakukan Kemendagri terkait korupsi Kepala Daerah.
 
"Kami harap, Kemendagri nanti juga secara serius dapat menjadi partner yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah," kata Febri.
 
Pasalnya, tiga hal pokok upaya pencegahan yang digagas KPK sangat membutuhkan kontribusi kongkrit dari Kemendagri dan instansi terkait lainnya. Meski demikian, Febri menegaskan pihaknya tak akan tinggal diam jika kejahatan telah terjadi dan buktinya cukup.
 
"Penegak hukum tidak boleh kompromi apalagi membiarkan kejahatan terjadi, apalagi tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa," ujar Febri.
 
Sebelumnya, Tito menyebut OTT kepala daerah yang dilakukan KPK bukanlah suatu prestasi yang hebat. "OTT kepala daerah yang selama ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, bukan prestasi hebat," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif