Ilustrasi massa ormas Front Pembela Islam (FPI) Foto: Antara/M Agung Rajasa.
Ilustrasi massa ormas Front Pembela Islam (FPI) Foto: Antara/M Agung Rajasa.

Restu Perpanjang Izin FPI Diminta Dipikir Matang

Nasional fpi
Candra Yuri Nuralam • 04 Desember 2019 06:24
Jakarta: Pemberian restu perpanjangan izin organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI) diminta dipikirkan dengan matang. Tingkah laku FPI jadi pertimbangan.
 
"Saya rasa kita masih ingat dalam memori publik FPI lebih diidentifikasi sebagai kelompok garis keras yang tidak memberikan ruang kepada orang lain yang berbeda untuk berkiprah secara demokrasi," kata Anggota MPR RI Maman Imanulhaq kepada Medcom.id, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Maman mengatakan FPI merupakan salah satu ormas Islam yang sangat kuat di Indonesia. FPI juga menjadi ormas gerakan dakwah dan punya gaung yang tinggi dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, kata Maman, FPI kadang kelewatan batas. Hal itu cenderung mendiskriminasi masyarakat lain yang tidak sesuai dengan jalur mereka.
 
"Kita tahu ada gerakan mereka yang sedikit over acting bahkan melanggar nilai-nilai konstitusi kita soal kebebasan beragama, melakukan kerusakan, hate speech, dakwah kebencian. Itu yang harus diperbaiki ke depan bila FPI mau diperpanjang," ujar Maman.
 
Atas dasar itu dia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memikirkan dengan matang untuk memberi restu FPI beroperasi di Indonesia. Dia juga meminta FPI untuk tidak mengulangi tindakan negatifnya jika ingin bertahan dalam naungan negara.
 
"FPI diharap berubah, lebih kepada dakwah yang konstuktif, tidak sweeping, hate speech, dan bertindak ke arah politis, tapi kembali kepada dakwah yang menyerukan kebenaran, menegakkan nilai keadilan, dan juga menyerukan kebersamaan kita untuk kecintaan terhadap NKRI dan taat kepada ideologi pancasila," tutur Maman.
 
Dia juga meminta adanya penegasan penindakan hukum jika ke depan organisasi itu masih melakukan hal yang sama. Maman menegaskan setiap masyarakat sama di mata hukum.
 
"Kalau ada oknum yang memanfaatkan FPI untuk komoditas politik atau pun ada oknum FPI yang melakukan pengrusakan dan sebagainya hukum harus tegas, jangan pandang bulu, dan jangan tebang pilih," tegasnya.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif