Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Yasonna: Diskusi Pakar Soal Baiq Nuril Sudah 70 Persen

Nasional pelecehan seksual
Antara • 10 Juli 2019 13:11
Jakarta: Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan diskusi bersama pakar-pakar hukum mengenai rencana pengajuan amnesti kepada guru SMA, Baiq Nuril, sudah mencapai 70 persen. Pro kontra soal amnesti masih dikumpulkan.
 
"Masih berlangsung sudah kira-kira 70 persen tapi saya mau supaya lebih lengkaplah," kata Yasonna saat ditemui di peresmian gedung baru Kantor Imigrasi Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli 2019.
 
Menurut dia, beberapa pakar mengatakan amnesti kurang pas untuk kasus Baiq Nuril. Selama ini, amnesti diajukan untuk kasus-kasus politik. Namun, Yasonna menyebut dalam sejarah di beberapa kasus, amnesti pernah diberikan untuk perorangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Walau sudah ada tim pakar saya masih terus mencoba melakukan kajian dari perspektif-perspektif lain supaya nanti informasi yang utuh bisa diberikan kepada Presiden (Joko Widodo)," tambah dia.
 
Yasonna mengatakan sampai saat ini ia belum mengajukan amnesti kepada Presiden. Yasonna masih menerima masukan dari teman-teman di bidang hukumnya melalui diskusi-diskusi kecil dan percakapan di media sosial WhatsApp.
 
"Kalau Nuril tidak diberikan amnesti nanti justru arus baliknya adalah kita khawatirkan kepada ribuan korban kekerasan seksual itu merasa tidak terlindungi, ini yang kita pikirkan sekarang," ujar Yasonna.
 
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Presiden Joko Widodo pun mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti (pengampunan).
 
Baca: Komisi III Pertimbangkan Amnesti Baiq Nuril
 
Presiden enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Ia berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," tegas Presiden.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif