Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.

Hukuman ASN Koruptor Diperberat Dalam RKUHP

Nasional RUU KUHP
Candra Yuri Nuralam • 20 September 2019 20:58
Jakarta: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menggandakan hukuman minimal penjara bagi korupsi berstatus aparatur sipil negara (ASN). Aturan serupa tak berlaku bagi koruptor dari pihak swasta.
 
"Pasal 2 dan 3 Tipikor (tindak pidana korupsi) mengancamkan hukuman lebih tinggi setiap orang lebih tinggi dan ancaman minimum khusus bagi penyelenggara negara. Lebih rendah dari penyelenggara negara. Di Pasal 3 satu tahun, kita bikin jadi dua tahun," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2019.
 
Yasonna mengatakan ASN sudah bersumpah mengabdi kepada negara. Hal ini membuat hukuman ASN korup tak bisa disamakan dengan pihak swasta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi ini yang menjelaskan, bukan menurunkan, mengkoreksi, supaya lebih fair, supaya penyelenggara negara lebih berat hukumannya ketimbang rakyat biasa," ujar Yasonna.
 
KUHP juga akan mengatur pembuatan sistem yang mengatur hukuman terhadap koruptor. Sistem yang ketat itu dibuat agar penentuan hukuman terhadap koruptor tak berdasarkan perasaan.
 
"Supaya tidak berdasarkan perasaan. Ada sistem kadar beratnya perbuatannya begini, maka menurut sistem ada lebih berat," jelas Yasonna.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif