Peneliti ICW Egi Primayogha--Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Peneliti ICW Egi Primayogha--Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Tiga Langkah ICW Dorong Pemecatan ASN Korup

Nasional pns korupsi
Kautsar Widya Prabowo • 12 April 2019 15:49
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera bertindak cepat terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana Korupsi yang masih digaji. Hal tersebut tertuang dalam tiga langkah ICW.
 
Peneliti ICW Egi Primayogha menjelaskan bahwa salah satu tuntutan yaitu, segera menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur pemberian sanksi kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) di tingkat pusat dan daerah. Seperti kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, kepala badan, hingga menteri.
 
"Andai kata mereka tidak menjalankan tugasnya atau kewajibannya sesuai peraturan, maka Permendagri itu bisa mengatur sanksi yang diberikan kepada mereka," ujar Egi usai melakukan audiensi dengan Kemendagri, di Jakarta Pusat, Jumat, 12 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, setelah dikeluarkan permendagri tersebut Kemendagri harus memastikan bahwa peraturan tersebut dapat ditaati oleh seluruh PPK. Serta, yang terakhir Kemendagri harus segera berkoordinasi dengan instansi kementerian dan lembaga terkait untuk segera memproses cepat pemecatan ASN terpidana korupsi.
 
"Dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tambahnya.
 
Dalam audiensi yang kurang lebih selama satu jam setengah ini, pihak Kemendagri menyanggupi langkah dari ICW. Serta bersedia menjalankan sebelum tenggat waktu yang telah disepakati bersama.
 
"Mereka (Kemendagri) merespon positif bahwa paling lambat 30 April ini mereka akan merespon begitu, karena ini masih menunggui Pemilu dan ke depannya kita akan tagih terus seperti apa kelanjutannya," tuturnya.
 
Lebih lanjut, langkah tersebut mendesak segera dilakukan Kemendagri sebagai bagian dari menjaga marwah etika publik yang seharusnya dimiliki oleh lembaga eksekutif selaku pemberi pelayanan publik. Serta agar meminimalisir kerugian negara, lantaran mengaji orang yang telah mencuri uang rakyat.
 
Baca: 800 Ribu Orang Teken Petisi Pecat ASN Koruptor
 
ICW sudah melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung pada 29 Maret 2019. Mereka meminta MA menerbitkan surat putusan pemecatan ASN terpidana korupsi. ICW juga sudah beraudiensi dengan BKN pada 27 Maret 2019 untuk sinkronisasi data ASN korup. Semua lembaga diberikan tengang waktu yang sama pada April ini.
 
Jumlah ASN yang telah divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi sebanyak 2.357 orang per September 2018. Sebanyak 98 ASN terpidana korupsi tercatat bekerja di pemerintah pusat dan 2.259 ASN bekerja di pemerintah daerah. Per akhir Januari 2019, masih terdapat 1.466 ASN yang belum dipecat.
 
Berdasarkan temuan ICW, negara menanggung kerugian dana sekitar Rp6,5 miliar per bulan atau Rp72 miliar dalam satu tahun. Data ini diperoleh dari penelusuran ICW di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 
“Setidaknya, pemerintah harus membuat sistem informasi terintegrasi terkait ASN yang korupsi. Sistem ini nantinya akan memudahkan pemerintah mengambil keputusan,” kata peneliti dari ICW, Wana Alamsyah, di Jakarta, Sabtu 2 Maret 2019.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif