Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id.

KPK Harus Kembali ke Khitah Sebagai Trigger Mechanism

Nasional kasus korupsi OTT KPK
05 Mei 2019 18:55
Jakarta: Pakar hukum pidana Chairul Huda menilai upaya penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi masih belum efektif. Untuk itu Huda menyarankan agar KPK kembali ke khitahnya yakni menjadi fungsi koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian dalam pencegahan dan penindakan pidana korupsi.
 
“Ya laksanakan saja menurut ketentuan Undang-Undang, Yang jadi persoalan sekarang kan KPK tidak berjalan sesuai dengan amanat UU” kata Pakar Hukum Pidana, Chairul Huda, Minggu, 5 Mei 2019.
 
Menurut Huda, KPK dalam hal penindakan seharusnya menjalankan peran trigger mechanism atau mendorong upaya pemberantasan korupsi kepada kepolisian dan kejaksaan agar lebih efektif dan efisien.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“KPK itu mendorong agar Polri dan Kejaksaan untuk menindak korupsi dengan baik, namanya trigger mechanism. Jadi, tidak dijalankan semau-maunya,” kata Huda.
 
Maka dari itu, Huda mengatakan komposisi penyidik KPK idealnya itu dari Polri dan Kejaksaan agar mereka bisa bekerja sama dalam memberantas kejahatan korupsi. Sehingga, KPK bukan malah mengerjakan kasus korupsi sendiri.
 
“KPK itu trigger mechanism, yakni mekanisme yang memicu penegakan hukum yang lebih baik yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan. Jadi bagaimana dia (KPK) menggalang kekuatan Polri dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi, bukan jalan sendiri,” ujar Huda.
 
Huda meningatkan KPK membaca lagi asbabun nuzul lahirnya UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU itu ditulis KPK trigger mechanism yang dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
 
Jadi, kata Huda, KPK harusnya menguatkan Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi bukan jalan sendiri-sendiri. Karena, Indonesia itu cukup luas dan KPK cuma ada satu lembaganya di Indonesia.
 
“Itu yang harus didorong supaya bisa mencegah dan menanggulangi korupsi, begitu amanat UU,” katanya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif