DPD Pantau Raperda dan Perda Bermasalah
Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam (Foto:Dok.DPD)
Jakarta: DPD RI menemukan banyak Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. DPD diberikan wewenang dan tugas baru untuk memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (Perda).

"Lingkup tugas DPD RI adalah melihat ketaatan dan kesesuaian proses penyusunan Raperda, serta melihat pelaksanaan Perda, serta menilai dampak dan efektivitas Perda,” kata Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam, dikutip siaran persnya, Selasa, 30 Oktober 2018.

Berdasarkan laporan beberapa instasi, ada banyak Perda yang bermasalah, di antaranya temuan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) ada sekitar 1.006 perda yang memberatkan dunia usaha.


Selanjutnya, penelitian Komnas Perempuan menemukan 421 perda diskriminatif. Kementerian Keuangan menemukan 4 ribu perda bermasalah. 

"Kementerian Keuangan kemudian meminta Kemendagri untuk mencabut dengan mengkaji dan mengevaluasi perda dan hasilnya seribu perda dibatalkan,” ucapnya.

Senator Jawa Tengah itu menjelaskan ada beberapa standar pengujian yang diterapkan oleh DPD RI, yaitu kesesuaian antara jenis, heirarki dan materi muatan, kejelasan rumusan, pemenuhan asas materi muatan, potensi disharmoni, dan efektivitas implementasi.

Muqowam menambahkan, pola kerja dalam pemantauan tersebut dilakukan oleh anggota DPD RI di setiap provinsi dengan kegiatan pengumpulan data, rapat kerja dengan pemerintah daerah dan atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota serta melakukan kunjungan kerja.

"Semua temuan tersebut akan dibahas dalam Panitia Urusan Legislasi Daerah atau PULD yang baru dibentuk dan evaluasinya akan dibahas, serta dilaporkan pada Sidang Paripurna DPD. Hasilnya akan dijadikan rekomendasi kepada DPR, Pemerintah Pusat, dan atau pemerintahan daerah,” kata dia.




(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id