Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Nelayan Dinilai Perlu Diatur

Fachri Audhia Hafiez 01 Mei 2018 04:03 WIB
nelayan
Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Nelayan Dinilai Perlu Diatur
Ilustrasi. Antara/Fanny Octavianus
Jakarta: Pakar Hukum Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Ruang Laut Universitas Padjadjaran, Maret Priyatna menilai nelayan di pesisir berperan dalam pemanfaatan ruang laut. Maret menilai perlu ada payung hukum terhadap profesi nelayan.

"Nelayan dalam perspektif hukum sudah selayaknya diberikan entitas sebagai sebuah profesi yang karakteristik dan aktivitasnya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan," kata Maret di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Center, kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 30 April 2018.

Maret menilai, kepastian hukum sangat ditentukan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi nelayan dalam pemanfaatan ruang laut. Regulasi diharapkan pula bisa mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan bagi nelayan.


Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Marthin Hadiwinata mengatakan sejatinya perlindungan, ruang penghidupan dan akses bagi nelayan berupa wilayah tangkap serta tempat tinggal telah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2016.

"Pemangku utamanya kan nelayan dan pertimbangan UU perlindungan nelayan yang ada ruang akses untuk dilindungi," tutur Marthin.

Marthin mengatakan secara nasional Indonesia memang sudah berkontribusi untuk memberdayakan nelayan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 25 ayat 5 UU Nomor 7 tahun 2016 yang menyebutkan, penetapan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudaya ikan kecil, dan petambak garam kecil.

"Penting menyatakan bahwa setiap perencanaan pemanfaatan, alokasi yang penghidupan bagi nelayan bisa berbentuk perlindungan di kawasan pesisir," tutur Marthin.



(AGA)