Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Beri Catatan Khusus Materi Debat Pilpres

Nasional kpk debat capres cawapres
Fachri Audhia Hafiez • 03 Januari 2019 14:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi catatan khusus untuk materi debat pertama Pilpres 2019. Terdapat 10 poin yang menjadi catatan KPK.
 
"Kami harap dapat menjadi perhatian kita semua, khususnya bagi para calon presiden atau wakil presiden RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 3 Januari 2019.
 
Pertama, memperkuat landasan hukum pemberantasan korupsi ke depan melalui perubahan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini perlu dilakukan sesuai standar internasional sebagaimana United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, strategi pemberantasan dan fenomena korupsi pada sektor penegakan hukum. Termasuk perhatian terhadap reformasi secara serius terhadap instansi penegak hukum.
 
"Ketiga, mengenai maraknya korupsi perizinan, khususnya perizinan sumber daya alam yang meliputi tambang, hutan, perkebunan, perikanan, dengan segala dampak yang sangat merugikan masyarakat dan lingkungan," ujar Febri.
 
Keempat, bagaimana strategi melakukan penyelamatan pendapatan negara, dari perpajakan-bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun, perikanan.
 
Kelima, fenomena korupsi pada pengadaan infrastruktur besar dan pengadaan barang-jasa pemerintah.
 
(Baca juga:Saut Situmorang Rekomendasikan Agus Rahardjo jadi Panelis Debat Pilpres)
 
"Keenam, korupsi yang berhubungan dengan subsidi dan bantuan sosial, korupsi untuk pengisian jabatan promosi-mutasi di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah," beber Febri.
 
Ketujuh, perbaikan sistem penggajian yang rasional dan tunggal untuk seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri (one salary system).
 
Kedelapan, pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai.
 
"Kesembilan, dukungan secara institusional terhadap KPK untuk memperkuat kantor regional KPK. Kesepuluh, rasionalisasi kelembagaan pemerintah yang tumpang tindih," ucap Febri.
 
Sejauh ini komisi antirasuah belum memutuskan pihak yang akan menjadi panelis debat pertama Pilpres 2019. KPK masih mempertimbangkan sejauh mana risiko independensi lembaga antirasuah sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Meski hadir atau tidaknya KPK sebagai panelis, Febri mengatakan, kesepuluh poin itu dijadikan perhatian para pemimpin bangsa.
 
"Hadir atau tidak hadirnya KPK dalam debat kandidat tersebut tidak akan mengurangi substansi yang ingin dicapai," ujar dia.
 


 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi