Mantan anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Sukiman menjalani sidang pembacaan dakwaan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Mantan anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Sukiman menjalani sidang pembacaan dakwaan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Eks Legislator PAN Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 01 April 2020 14:00
Jakarta: Eks anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman dituntut delapan tahun bui atas kasus dugaan korupsi alokasi anggaran dari APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2017, dan APBN TA 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dia juga terancam denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
 
"Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Sukiman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto melalui video conference di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 1 April 2020.
 
Sukiman dinilai terbukti menerima suap Rp2,65 miliar dan USD22 ribu. Fulus tersebut dari eks pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, serta dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak, Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu, juga diduga melakukan suap secara bersama-sama.
 
Baca: Eks Legislator PAN Didakwa Menerima Suap Rp2,95 Miliar
 
Suap tersebut diberikan agar Sukiman mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak menerima alokasi anggaran. Rasuah itu dilakukan Sukiman bersama Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya, dan tenaga ahli anggota DPR dari Fraksi PAN Suherlan.
 
Sukiman dituntut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tuntutan hukuman ini sebagaimana sesuai dengan dakwaan pertama.
 
Pertimbangan hukum jaksa dalam menuntut Sukiman, antara lain tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tak mengakui perbuatannya.
 
"Kemudian hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga," ucap jaksa.
 
Sukiman akan mengajukan pleidoi atau nota pembelaan atas tuntutan tersebut. Majelis hakim memberi waktu dua pekan untuk terdakwa menyusun pleidoi.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif