ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez

22.505 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

Nasional kpk lhkpn
Candra Yuri Nuralam • 02 Mei 2020 08:56
Jakarta: Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) telah jatuh tempo pada 30 April 2020. Tingkat kepatuhan pejabat negara menyampaikan LHKPN di tahun ini mencapai 92,81 persen.
 
"Dari total 294.560 wajib lapor sebanyak 272.055 wajib lapor telah melapor dan sisanya 22.505 belum menyampaikan laporannya," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Sabtu 2 Mei 2020.
 
Ipi memerinci, di bidang yudikatif ada 18.624 orang dari 18.885 pejabat negara yang sudah menyetorkan LHKPN. Di bidang legistatif, 18.120 orang dari total 20.271 pejabat negara yang telah melapor dokumen itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ada 29.350 orang dari total 30.642 pejabat negara yang laporkan LHKPN.  Ipi juga mengatakan ada seorang pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju belum memenuhi kewajiban LHKPN. Lalu, ada juga seorang Wantimpres yang belum melapor.
 
"Sedangkan, untuk 21 staf khusus Presiden dan Wakil Presiden tercatat telah memenuhi kewajiban lapor seratus persen," ujar Ipi.
 
Baca: Berakhir 30 April, Penyampaian LHKPN Tak Diperpanjang Lagi
 
Beberapa kepala daerah pun ada yang tidak patuh LHKPN. KPK mencatat ada 25 dari total 965 kepala daerah belum laporkan harta kekayaannya.
 
Dari legislatif, Ipi menyebut seluruh ketua dan wakil ketua MPR sudah melaporkan LHKPN. Sementara dari total 575 anggota DPR, hanya 405 anggota yang patuh laporkan LHKPN.
 
"Sedangkan, untuk DPD RI tercatat kepatuhan 96 persen, dari 136 wajib lapor pada DPD RI masih terdapat lima anggota DPD RI yang belum menyampaikan laporannya, dan sebanyak 131 sudah melaporkan kekayaannya," tutur Ipi.
 
Di tahun ini, hanya 704 dari 1.396 instansi wajib lapor di Indonesia yang memenuhi kepatuhan LHKPN sampai seratus persen. KPK himbau para pejabat negara untuk segera melaporkan LHKPN.
 
"KPK juga tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun dengan status pelaporan terlambat lapor," ucap Ipi.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif