Ilustrasi Kejaksaan Agung. Dok. Media Indonesia
Ilustrasi Kejaksaan Agung. Dok. Media Indonesia

Norma Pedoman Jaksa Dinilai Tidak Tepat

Siti Yona Hukmana • 11 Agustus 2020 22:35
Jakarta: Kejaksaan Agung mengeluarkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tidak pidana. Pedoman itu dinilai tidak tepat.
 
"Saya kira kurang tepat saat ini. Di saat sedang ramai dipersoalkan ulah oknum jaksa Pinangki, sehingga seperti terkesan pedoman dibuat untuk melindungi oknum jaksa Pinangki tersebut," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
 
Barita menilai Kejaksaan Agung kurang peka terhadap situasi sekarang. Hal itu bertolak belakang dengan kepolisian yang mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan serta pengawasan anggota yang melanggar aturan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kok Kejaksaan terkesan malah buat pedoman yang mempersulit dan memperlambat proses pemeriksaan oknum yang melanggar, jadi ini soal transparansi dan akuntabilitas kinerja," ucap Barita.
 
Dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu disebutkan bahwa profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali perkara pidana atau selaku dominus litis memiliki peran penting dan strategis untuk mewujudkan supremasi hukum. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, jaksa seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta benda, keluarga bahkan jiwanya sendiri sehingga memerlukan pelindungan hukum.
 
Salah satu bentuk pelindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang.
 
Baca: Penyidikan Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki Diminta Diserahkan ke KPK
 
Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan dan menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan benar menurut saluran hierarki serta dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai profesi terhormat.
 
Pedemon ini diterbitkan pada Kamis, 6 Agustus 2020. Pedoman ini ditandatangani oleh Jaksa Agung Burhanuddin.
 
Jaksa Pinangki Sirna Malasari dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dia dicopot karena terbukti melakukan perjalanan keluar negeri sebanyak sembilan kali tanpa izin atasan.
 
Jaksa Pinangki diduga bertemu dengan narapidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Malaysia pada 12 dan 25 November 2019. Dia berangkat ke Negeri Jiran bersama kuasa hukum Djoko, Anita Kolopaking.
 
Jaksa Pinangki diduga menerima hadiah dan janji dari eks buron itu. Kasus dugaan gratifikasi jaksa Pinangki telah naik penyidikan. Kejaksaan Agung kini tengah berupaya mencari bukti suap tersebut.
 
(JMS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif