Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah. (Foto: MI/Ramdani)
Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah. (Foto: MI/Ramdani)

MA Sebut Perkara Pelecehan Seksual dan UU ITE Baiq Nuril Berbeda

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 08 Juli 2019 15:58
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menegaskan peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril terkait dengan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan dugaan pelecehan seksual. Keduanya merupakan perkara hukum yang berbeda.
 
"Terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pihak lain kepada Baiq Nuril adalah perkara tersendiri, dan harus diproses tersendiri," kata Kepala Biro Umum dan Humas MA, Abdullah di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2019.
 
Abdullah mengatakan kasus dugaan pelecehan seksual itu perlu diselisik terpisah mulai dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan hingga dilimpahkan ke pengadilan. MA tidak berwenang mencampuradukkan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kewenangan hakim MA, terang dia, mengadili berdasarkan pasal dan UU yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal-pasal di luar dakwaan tidak boleh diadili oleh hakim.
 
Abdullah mengakui kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami Baiq terlanjut dikaitkan dengan penolakan PK oleh MA. Padahal, MA hanya memutuskan perkara soal pelanggaran UU ITE, bukan dugaan pelecehan seksual.
 
"Sehubungan dugaan pelecehan seksual, Baiq Nuril sendiri sudah melaporkan hal tersebut ke Polda Nusa Tenggara Barat sebagai korban. Selanjutnya perkara tersebut menjadi kewenangan penyidik apakah perkara tersebut dilanjutkan atau tidak," jelas Abdullah.
 
Baca:MA Tolak PK Baiq Nuril
 
MA menolak permohonan PK Baiq Nuril atas kasus pelanggaran UU ITE. Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti (pengampunan).
 
"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Presiden Joko Widodo di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Presiden enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Ia berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden juga akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif